Breaking News:

Kemenkumham Banten

Pastikan Hak Narapidana Terpenuhi, Kemenkumham Banten Ikuti Sosialisasi Pengusulan Hak Integrasi

Hal itu dilakukan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

dokumentasi Humas Kemenkumham Banten
Kanwil Kemenkumham Banten dan UPT Pemasyarakatan di bawahnya mengikuti Sosialisasi Pengusulan Hak Integrasi yang digelar Ditjen Pemasyarakatan secara virtual, Senin (5/9/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Kanwil Kemenkumham Banten dan UPT Pemasyarakatan di bawahnya mengikuti Sosialisasi Pengusulan Hak Integrasi yang digelar Ditjen Pemasyarakatan secara virtual, Senin (5/9/2022).

Sosialisasi itu terkait pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi UU No 22 Tahun 2022 menggantikan UU No 12 Tahun 1995.

Pergantian UU itu untuk mempertegas fungsi pemasyarakatan demi mewujudkan terlaksananya konsep keadilan restorative dan sistem peradilan pidana terpadu.

Baca juga: Ajak Jajaran Kemenkumham Banten Berikan Pelayanan Terbaik, Tejo: Apa yang Ditanam Itulah yang Dituai

Sistem pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Hal itu dilakukan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Thurman SM Hutapea, mengatakan fungsi pokok pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Narapidana juga memiliki dua hak, yaitu hak dasar dan hak bersyarat.

“Petugas lapas, rutan, LPKA, dan Bapas wajib menyampaikan ketentuan pencabutan hak integrasi,” katanya.

Produk hukum terbaru yang menjadi landasan bagi seluruh UPT Pemasyarakatan tersebut menghadirkan sejumlah penyesuaian yang harus segera diimplementasikan guna menghasilkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana yang dirampas kemerdekannya harus didasarkan pada prinsip.

Baca juga: Keren! 10 Budaya Lebak Terima Sertifikat Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham Banten, Ini Daftarnya

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved