Breaking News:

Petani dan Pemilik Lahan Padi-Padi di Tangerang Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Surati Kapolri

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan portal di jalan masuk area Padi Padi di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang

Editor: Glery Lazuardi
TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Suasana kawasan wisata Padi padi di Jalan Pakuhaji Nomor 32, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang viral karena pemandangannya yang masih asri, Senin (29/8/2022). Terkini, kawasan tersebut dinilai melanggar administrasi karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berujung penetapan tersangka pada pemilik, karyawan restoran dan petani yang mengoperasikan kawasan tersebut. 

TRIBUNBANTEN.COM - Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan portal di jalan masuk area Padi Padi di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Satpol PP Kecamatan Pakuhaji memasang portal untuk menutup sementara restoran karena tidak memiliki izin memdirikan bangunan (IMB). Namun, beberapa hari kemudian portal dicabut dan hilang.

Yaitu, AGS (petani) BTK dan AWS (pemilik lahan) BRH, HH dan SS (pegawai pemilik lahan). Mereka disangka melakukan tindak pidana perusakan Pasal 170 dan Pasal 55 KUHP karena diduga membuka portal ke akses lahan warga.

Baca juga: Teriakan Maling Terdengar di Rest Area KM 68 Tol Tangerang-Merak, Ponsel Milik Sopir Truk Dicuri

Zevijrn Boy Hendra Kanu, selaku kuasa hukum dari LBH Cakra, mengaku akan mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta perlindungan hukum agar rasa keadilan bagi terpenuhi.

"Surat permohonanan ini akan kami kirim. Dengan tembusan langsung Presiden Joko Widodo. Kami mohon Kapolri mau memberi perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan," kata Boy, dalam keterangannya pada Rabu (7/9/2022).

Menurut dia, alasan LBH Cakra mendampingi tiga petani berinisial B, A dan U itu adalah atas dasar kemanusiaan.

"Mereka adalah petani setempat yang tidak mengerti apa-apa. Mereka adalah petani setempat dari kalangan tidak mampu dan berlatar pendidikan rendah. Jadi mereka sangat perlu didampingi secara hukum dalam menghadapi permasalahan ini," ujarnya.

Boy mengatakan, para petani itu tidak bersalah dan tidak mengerti apa-apa. Dia menduga pemasangan portal tersebut ada hubungannya dengan rencana pengembang besar yang ingin membeli lahan Padi Padi seluas tujuh hektar.

Namun, pemilik menolak.

"Dengan gelar perkara akan diketahui apakah perkara yang sebelumnya dilaporkan terhadap klien kami tepat atau tidak," tutur Boy.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved