Breaking News:

Polemik di Desa Citorek Timur, Antara Melanjutkan Pilkades dan Perubahan Status Desa Adat

Pembahasan panas terjadi pada polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Citorek Timur di Gedung DPRD Kabupaten Lebak.

Penulis: Nurandi | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Nurandi
Musyawarah Tokoh Kasepuhan Desa Citorek Timur bersama Wakil Ketua DPRD Lebak, Kamis (8/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Nurandi

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Pembahasan panas terjadi pada polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Citorek Timur, di Gedung DPRD Kabupaten Lebak, saat tokoh kasepuhan Desa Citorek Timur melakukan audiensi untuk penundaan Pilkades.

Pada pembahasan tersebut, pihak kasepuhan bersikukuh untuk tetap menunda Pilkades.

Alasannya, karena Desa Citorek Timur sedang menunggu proses perubahan status desa menjadi desa adat.

Baca juga: Pilkades Citorek Timur Lebak Ditunda, Ketua Panitia Tingkat Kabupaten Beberkan Alasan

Tokoh Adat Citorek Timur, Jajang Kurniawan mengatakan, dirinya diutus oleh kasepuhan untuk menyampaikan aspirasi, yang mengharapkan Pilkades Citorek Timur tetap ditunda.

"Yang sudah kami sampaikan tadi. Ini hal yang sudah biasa jadi pro kontra di masyarakat, dan semua menyampaikan aspirasi ke dewan, dan kami berharap aspirasi kami tadi ditindaklanjuti," ujarnya.

Dirinya melanjutkan, kasepuhan ini adalah representasi bagi masyarakat adat kasepuhan di Citorek, dan bukan dari pihak individu tetapi dari lembaga adat kasepuhan.

Menurutnya, saat ini status desa Citorek Timur sedang dalam proses menjadi desa adat, dan Perdanya sedang berproses di kabupaten karena sudah masuk Prolegda.

"Jadi untuk tim penataan desa adat sudah di-SK-kan oleh bupati juga, dan saat ini sedang berproses, Naskah akademiknya juga sudah ada."

"Maka dari itu kami mohon ditunda sambil menunggu perubahan status desa," katanya.

Wakil Ketua DPRD Lebak Ucuy Mashuri yang menjadi pimpinan musyawarah mengatakan, pimpinan dan anggota DPRD Lebak akan segera melakukan pembahasan, pada Perda Adat sekaligus menetapkan Perda Adat tahun 2022.

Namun dirinya menjelaskan, pada rapat paripurna yang digelar tadi Kamis (8/9/2022), DPRD tidak membahas terkait dengan penundaan Pilkades dan Perda Adat.

Baca juga: Wisata Banten, Citorek Bakal Jadi Puncak dan Lembangnya Banten Seperti di Bogor dan Bandung

"Jadi pembahasan tadi tidak membahas Pilkades sama sekali, jadi keputusan itu ada di Eksekutif bukan di DPRD, jadi DPRD hanya legal standing saja," katanya saat berada di ruangan Bamus DPRD Lebak, Kamis (8/9/2022).

Dirinya menyampaikan, tetap semua keputusan muaranya akan berada pada yudikatif dan eksekutif.

"Semua kita akan rekomendasikan jadi nanti keputusan ada di yudikatif dan eksekutif," ujarnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved