Breaking News:

Diterpa Konflik Internal, KPU Tetap Verifikasi Administrasi PPP: Berpegang SK Kemenkumham

Konflik di internal PPP berlangsung di tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Editor: Glery Lazuardi
bangka.tribunnews.com
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Konflik di internal PPP berlangsung di tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. 

TRIBUNBANTEN.COM - Konflik di internal PPP berlangsung di tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI, Hasyim Asyari mengatakan berpegang teguh pada dokumen resmi tentang kepengurusan PPP.

PPP termasuk dalam 24 partai politik yang berkas pendaftarannya sudah dinyatakan lengkap dan kini sedang diverifikasi administrasi.

Tahapan verifikasi administrasi akan berakhir pada 11 September 2022.

Baca juga: Buntut "Amplop Kiai", Mardiono Dijadikan Plt Ketua Umum PPP, Kubu Suharso Monoarfa Melawan

Partai-partai politik kemudian akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi pada 15-28 September 2022, di mana KPU akan melakukan verifikasi atas perbaikan itu pada 29 September-12 Oktober 2022.

"Kedua, pegangan KPU dalam kegiatan pendaftaran partai politik itu adalah SK Kemenkumham, tentang kepengurusan DPP partai politik," lanjutnya.

Itu artinya, kepengurusan PPP yang saat ini diakui KPU RI masih kepengurusan dengan Suharso sebagai ketua umum partai.

"Kalaupun ada perubahan SK Kemenkumham tentang susunan pengurus DPP PPP, itu nanti kesempatannya pada saat masa perbaikan dokumen, kalau kemudian ada perubahan kepengurusan," jelas Hasyim.

Melihat hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai KPU berpegangan atau berlandaskan pada SK Kemenkumham, tentang kepengurusan DPP partai politik. Suharso Monoarfa dinilai sah memimpin PPP.

"Selain itu pemerintah juga harus objektif karena Suharso sesuai AD/ART PPP. Sedangkan yang tidak sesuai maka harus ditolak atau tidak disahkan karena dipastikan ilegal. Selain itu agar tidak rumit dan konflik tidak semakin panjang," kata dia.

Sebelumnya, Suharso juga menegaskan jika pemberhentiannya itu telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alias AD/ART PPP.

Dia juga meminta tidak ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi dengan konflik internal di PPP. Suharso menegaskan, dirinya masih menjabat sebagai ketua umum.

"Semua organisasi itu ya berpatokan pada AD/ART. Kalau tidak sesuai maka pemerintah seharusnya bisa langsung menolak pengajuan dari pihak satunya. Selain itu Suharso juga harus semakin kencang dalam bergerak, kemudian melobi semua pihak agar tetap bersatu, solid dalam satu barisan, satu tujuan demi target di 2024," tambah Ujang.

Terpisah, Praktisi Hukum Pitra Romadoni Nasution menambahkan bahwa Mukernas yang menghasilkan pergantian jabatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum bisa dikatakan tidak sah.

Baca juga: Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Posisi Ketua Umum PPP, Ini Tanggapan Ketum DPW PPP Banten

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved