Breaking News:

Pakar Sebut Demo Tolak BBM Naik Adalah Politis hingga Sindir Soal Kepemimpinan Anies Baswedan

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai bahwa aksi tol kenaikan BBM cenderung politis daripada pembelaan hak masyarakat.

Editor: Abdul Rosid
Tribunnews.com
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai bahwa aksi tol kenaikan BBM cenderung politis daripada pembelaan hak masyarakat. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai bahwa aksi tol kenaikan BBM cenderung politis daripada pembelaan hak masyarakat.

Hal itu ditandai dengan tidak adanya protes dari masyarakat secara menyeluruh dalam aksi tolak kenaikan BBM.

Untuk diketahui, saat ini gelombang aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus bermunculan.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Buruh Hadiahi Jokowi dan DPR Keranda Mayat

Beragam elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa dan lainnya terus melakukan demonstrasi di berbagai daerah.

Kekinian Persaudaraan Alumni 212 ( PA 212) juga ikut turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM.

"Lebih cenderung politis daripada non politis. Sederhana saja melihatnya, kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu? Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," kata Emrus, dalam pernyataannya, Senin (12/9/2022).

Emrus menegaskan, kalau unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak direspons dengan unjuk rasa sebagai bentuk protes. Menurut Emrus, kenyataannya tidak demikian.

Dia mengatakan, di Jakarta masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemarnya air tanah, sungai kotor.

"Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo? Maka saya bilang ini lebih politis," ujar Emrus.

Baca juga: Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, Ini Enam Tuntutan Driver Ojek Online di Banten

Menurut Emrus, perwakilan demostran dan pemerintah bisa saja audiensi. Perwakilan demonstran menyampaikan aspirasi. Pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan. Tapi, kedua belah pihak harus tulus.

"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," kata Emrus.

Sedangkan Analis Utama Ekonomi Politik Lab45 Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja, terlepas dari afiliasi apa pun yang menyelenggarakan. Dengan catatan substansi yang diangkat masih relevan.

Baca juga: Tuntut Kenaikan Harga BBM, Driver Ojol Gelar Aksi di KP3B: Bahan Bakar di Malaysia Rp 6.000

"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," kata Reyhan.

Menurut Reyhan, pemerintah tentu perlu menjamin keamanan masyarakat baik pengunjuk rasa maupun masyarakat lain yang sedang beraktivitas. Dalam kapasitas tertentu, pemerintah juga bisa melakukan audiensi langsung dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keprihatinan atas kebijakan yang telah dibuat.(Willy Widianto)


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pakar: Demo Menolak Harga BBM Naik Cenderung Politis

 

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved