Breaking News:

116 Kepala Sekolah di Cilegon Ikuti Sosialisasi Saber Pungli, Minimalisir Pungutan Liar di Sekolah

Sebanyak 116 kepala sekolah tinggat Sekolah Dasar ikuti sosialisasi sapu bersih pungutan liar (Pungli) di SMP 7 di Kelurahan Bendungan, Kota Cilegon.

Penulis: Sopian Sauri | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Sopian Sauri
Sebanyak 116 kepala sekolah tinggat Sekolah Dasar ikuti sosialisasi sapu bersih pungutan liar atau Pungli di SMP 7 di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Selasa (11/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Sopian Sauri

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Sebanyak 116 kepala sekolah SD mengikuti sosialisasi sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) di SMP 7 di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Selasa (11/9/2022).

Sosialisasi ini bertujuan, untuk pencegahan tindakan pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah.

Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Baca juga: Oknum Kades di Tangerang Pungli PTSL kepada 1.319 Warga, Total Kerugian Capai Miliaran Rupiah

Di mana akan memberikan pemahaman kepada seluruh Kepla Sekolah baik SD dan SMP se-Kota Cilegon, terkait gratifikasi yang menjurus kepada pungutan liar.

"Karena kemarin marak laporan masyarakat terkait beberapa kegiatan Dindik, contoh seperti pembelian buku LKS kemudian penerimaan siswa melalui zonasi dan seterusnya, makanya kita sampaikan bahwa apapun yang terkait dengan gratifikasi yang menjurus pada pungli," ujar Mahmudi kepada awak media di SMPN 7 Kota Cilegon, Selasa (11/9/2022).

Karena itu, lanjutnya, kepala sekolah  SD dan SMP baik Negeri maupun swasta, akan diberikan pemahaman langsung dari pihak kepolisian.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Saber Pungli juga selaku Kasat Binmas Polres Cilegon AKP Hadi Subeno mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan pungutan liar yang dilakukan di dunia pendidikan.

Dengan tujuan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi tindak pidana.

"Jangan sampai mengambil (dana) atau mengutip dari masyarakat atau orang tua murid yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan," tegas Hadi.

Menurutnya, boleh adanya sumbangan, namun harus bekerja sama dengan komite sekolah.

"Keperluannya apa disampaikan, dan tidak ada kategori penetapan nilai, dan patokan waktu," ucapnya.

Baca juga: Tim Saber Pungli Kota Serang Resmi Dibentuk, Oknum Pegawai Nakal Langsung Ditindak

Ia mengatakan, sasaran ini tidak hanya kepada dunia pendidikan saja.

Namun ke depan akan dilaksanakan di tempat-tempat lain, yang ada hubungannya dengan istansi yang melakukan pelayanan publik.

"Besok berlanjut di tempat yang sama, saat ini hanya empat kecamatan, yaitu, Jombang, Cilegon, Ciwandan dan Cibeber sisanya besok, ditambah seluruh kepala sekolah SMP," pungkasnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved