Breaking News:

PDIP Tawarkan Jokowi untuk Maju Sebagai Cawapres di Pilpres 2024, 'Kalau Mau Silahka'

PDIP mempersilahkan Jokowi untuk jadi wakil presiden oleh PDIP pada Pilpres 2024 yang akan datang.

Editor: Abdul Rosid
Kompas.com
PDIP mempersilahkan Jokowi untuk jadi wakil presiden oleh PDIP pada Pilpres 2024 yang akan datang. 

TRIBUNBANTEN.COM - Joko Widodo atau Jokowi dipersilahkan untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024 oleh PDIP.

Tawaran Jokowi menjadi cawapres diucapkan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Bambang Wuryanto mengatakan, kesempatan Jokowi wapres pada 2024 sangatlah memungkinkan.

Baca juga: Bukan Ganjar Pranowo, Fraksi PDIP DPR Minta Megawati Tunjuk Puan Jadi Capres di Pilpres 2024

"Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Namun, kata Bambang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus diusung oleh partai atau gabungan partai politik jika hendak mencalonkan diri sebagai wapres.

PDIP Ungkap Jokowi Bisa Maju Jadi Wapres di 2024

Ketentuan tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 6A Ayat (2).

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan, aturan memang membolehkan presiden yang sudah menjabat dua periode maju sebagai calon wakil presiden di pemilu.

Namun, ini bergantung pada keputusan Jokowi, apakah hendak menggunakan peluang tersebut atau tidak.

"Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucapnya.

Terkait dengan capres dan cawapres Pemilu 2024 dari PDI-P, Bambang mengatakan, nantinya akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai.

Baca juga: Relawan Presiden Jokowi Temui Prabowo Subianto, Disebut Siap Jual Jasa untuk Menangkan Pilpres 2024

Seluruh kader partai banteng wajib patuh pada keputusan Megawati kelak.

"Kalau masih merasa kader PDI-P, kader PDI-P harus disiplin organisasi. Putusan organisasi kita tegak lurus," kata Ketua Komisi III DPR RI itu.

Adapun syarat pencalonan presiden dan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6A Ayat (2) UUD menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Kemudian, pada Pasal 7 dikatakan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul l

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved