Breaking News:

Tiket Penyebrangan di Merak Gagal Naik, Pengusaha Kapal Gelar Aksi Unjuk Rasa, Ancam Menhub

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan bersama ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak gelar aksi unjuk rasa.

Penulis: Sopian Sauri | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Sopian Sauri
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) berasama ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak gelar aksi unjuk rasa di di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten, Kamis (22/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Sopian Sauri

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Aksi unjuk rasa terjadi di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, Kamis (22/9/2022).

Unjuk rasa itu dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) berasama ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak.

Aksi unjuk rasa tersebut terjadi lantarakan tarif penyebrangan di Pelabuhan Merak belum diberlakukan, sejak ditetapkannya tarif kenaikan rata-rata di 23 lintasan, sebesar 11,79 persen pada 19 September 2022.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Pekerja dan Pengurus Asosiasi Gapasdap Tuntut Empat Hal Ini di BPTD Banten

Sekretaris Jendral DPP Gapasdap Aminudin Rifai mengatakan, akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pihaknya terpengaruh dampaknya 10 sampai 14 persen dari harga pokok.

Jika pemerintah tidak segera menetapkan tarif sesuai perhitungan, maka pengusaha akan mengurangi jumlah trip, sebagai wujud ketidakmampuan membeli BBM.

“Kalau ini tidak segera diputuskan pemerintah, kemampuan perusahaan untuk mengoperasikan kapalnya, ini yang sulit," ujar Aminudin, kepada awak media, usai melakukan aksi di BPTD Merak Banten, Kamis.

"(Kapal berhenti beroperasi) bisa jadi kalau tidak ada kemampuan, saya kembalikan ke pengusaha, sekuat apa mereka bisa menerima beban kenaikan BBM,” jelas Aminudin.

Hari ini, kata dia, pihaknya menyampaikan sikap tegas kembali kepada BPTD Banten, agar KM 172 tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Litas Antar-Negara segera diberlakukan.

"Jadi 11,79 persen itu biar pak menteri tahu, itu hitungan yang sudah komprehensif, yang timnya dipilih pak menteri itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memberlakukan ini," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved