Breaking News:

Tiket Penyebrangan di Merak Gagal Naik, Pengusaha Kapal Gelar Aksi Unjuk Rasa, Ancam Menhub

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan bersama ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak gelar aksi unjuk rasa.

Penulis: Sopian Sauri | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Sopian Sauri
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) berasama ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak gelar aksi unjuk rasa di di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten, Kamis (22/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Banten.com, Sopian Sauri

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Aksi unjuk rasa terjadi di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, Kamis (22/9/2022).

Unjuk rasa itu dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ( Gapasdap) berasama ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak.

Aksi unjuk rasa tersebut terjadi lantarakan tarif penyebrangan di Pelabuhan Merak belum diberlakukan, sejak ditetapkannya tarif kenaikan rata-rata di 23 lintasan, sebesar 11,79 persen pada 19 September 2022.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Pekerja dan Pengurus Asosiasi Gapasdap Tuntut Empat Hal Ini di BPTD Banten

Sekretaris Jendral DPP Gapasdap Aminudin Rifai mengatakan, akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pihaknya terpengaruh dampaknya 10 sampai 14 persen dari harga pokok.

Jika pemerintah tidak segera menetapkan tarif sesuai perhitungan, maka pengusaha akan mengurangi jumlah trip, sebagai wujud ketidakmampuan membeli BBM.

“Kalau ini tidak segera diputuskan pemerintah, kemampuan perusahaan untuk mengoperasikan kapalnya, ini yang sulit," ujar Aminudin, kepada awak media, usai melakukan aksi di BPTD Merak Banten, Kamis.

"(Kapal berhenti beroperasi) bisa jadi kalau tidak ada kemampuan, saya kembalikan ke pengusaha, sekuat apa mereka bisa menerima beban kenaikan BBM,” jelas Aminudin.

Hari ini, kata dia, pihaknya menyampaikan sikap tegas kembali kepada BPTD Banten, agar KM 172 tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Litas Antar-Negara segera diberlakukan.

"Jadi 11,79 persen itu biar pak menteri tahu, itu hitungan yang sudah komprehensif, yang timnya dipilih pak menteri itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memberlakukan ini," tuturnya.

Aminudin mengklaim, pihaknya menerima kenaikan tarif penyeberangan sebesar 11, 79 persen, yang sudah ditetapkan, itu untuk menjaga marwah pemerintah.

"Mengapa kami harus menerima KM itu, kami menjaga wibawa pemerintah, dalam hal ini Kemenhub untuk tidak melakukan hal yg tidak sesuai aturan hukum,” kata dia.

Karena itu, pihaknya tidak keberatan Jika KM 172 tahun 2022 itu diberlakukan.

Bahkan, kata dia, Ketua Umum DPP Gapasdap sejak hari Senin sudah di Jakarta, agar ditemui bapak Menteri Perhubungan.

"Kami menunggu 24 jam sejak Senin, menunggu Menhub memanggil Ketua Gapasdap, untuk memberlakukan KM 172 itu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ditemui bapak menteri,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten Handjar Dwi Antoro mengatakan, pihaknya menerima aspirasi Gapasdap, dan akan menyampaikannya aspirasi itu ke Kemenhub.

"Semua aspirasi pada hari ini akan kami sampaikan lagi ke Kemenhub, karena ketetapan ada disana."

Baca juga: Solar Mahal, Kapal di Merak-Bakauheni Sulit Beroprasi, Gapasdap Minta Harga Tiket Peyebrangan Naik

"Jadi saya memaklumi apa yang menjadi keinginan, dan keluhan bapak-bapak semua," ujarnya saat menemuai masa aksi.

Ia berharap, mudah-mudahan setelah menerima dan menyampaikan aspirasi ke Kemenhub, tarif baru angkutan penyeberangan bisa diberlakukan.

"Semoga hari ini atau besok bisa ada kepastian kenaikan tarif untuk kapal penyeberangan," pungkasnya. 

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved