Breaking News:

Tolak Kenaikan Harga BBM, Pekerja dan Pengurus Asosiasi Gapasdap Tuntut Empat Hal Ini di BPTD Banten

Gapasdap dan ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPTD Wilayah VIII Banten

Penulis: Sopian Sauri | Editor: Glery Lazuardi
sopian sauri
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni Gelar Aksi Damai di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, tepatnya di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Rabu (22/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Sopian Sauri

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Pengurus asosiasi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) dan ratusan pekerja perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten, Kamis (22/9/2022).

Aksi itu dilakukan karena kenaikan harga tarif kapal tidak segera diberlakukan sejak KM 172 ditetapkan dengan tarif kenaikan rata-rata di 23 lintasan sebesar 11,79 persen pada 19 September 2022.

Baca juga: Berikan Pelayanan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Banten Gelar Rapat Koordinasi Timpora

Berdasarkan pemantauan TribunBanten.com, ratusan peserta aksi berjalan kaki mendatangi kantor BPTD Banten, pada pukul 10.30 WIB. Terlihat tengah berjaga puluhan Polisi Polres Cilegon, untuk mengamankan berjalannya aksi unjuk rasa.

Massa aksi datang dengan membawa benderas asosiasi dan sepanduk dengan berbagai tulisan tuntutan dan keluhan yang dirasakan.

Dalam aksi tersebut, satu persatu pengurus menyampaikan orasinya di depan kantor BPTD Provinsi Banten.

Selain itu, menyampaikan sejumalah tuntutan tuntutan. Ada emapat tuntutan yang disampaikan dalam aksinya :

Berikut 4 tuntutan yang disampaikan Gapasdap dalam aksi :

1. Menhub segera memberlakukan tarif sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pemerintah ditambah dengan dampak kenaikan harga BBM, karena kondisi angkutan penyeberangan yang sudah tidak kuat beroperasi lagi.

2. Menolak dengan tegas penetapan tarif yang tidak mempertimbangkan kemampuan pengusaha angkutan penyebrangan untuk menutup biaya operasional atau penetapan tarif yang dipolitisasi.

3. Jika pemerintah menetapkan tarif tidak sesuai dengan perhitungan maka pengusaha minta agar diberikan kompensasi subsidi terhadap selisih kenaikan harga BBM.

4. Jika pemerintah tidak segera menetapkan tarif sesuai perhitungan maka pengusaha akan mengurangi jumlah trip sebagai wujud ketidakmampuan membeli BBM.

The following are the 4 demands that Gapasdap made in action:

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved