Breaking News:

ASN di Kabupaten Lebak Daftar Panwascam, Ketua Pokja: Pendaftar Didominasi Guru dan PPPK

Pendaftaran pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam di Bawaslu Kabupaten Lebak saat ini masuk hari ini terakhir pada Selasa (27/9/2022).

Penulis: Nurandi | Editor: Abdul Rosid
Tribun Jabar
Pendaftaran pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam di Bawaslu Kabupaten Lebak saat ini masuk hari ini terakhir pada Selasa (27/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Nurandi

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Pendaftaran pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam di Bawaslu Kabupaten Lebak saat ini masuk hari ini terakhir pada Selasa (27/9/2022).

Secara keseluruhan, jumlah pendaftar Panwascam di Baswaslu Kabupaten Lebak sudah mencapai 340 orang.

Berkas ratusan para pendaftar Panwascam tersebut nantinya akan diproses ketahap verifikasi.

Baca juga: Pendaftar Panwascam Perempuan di Lebak Masih Belum Memenuhi Kuota 30 Persen

"Baik pendaftar laki-laki ataupun perempuan dari hingga sore ini sudah banyak yang mendaftar dari masing-masing kecamatan," kata Ketua Pokja Rekrutmen Panwaslucam, Deni Wahyudin saat dihubungi TribunBanten.com, Selasa (27/9/2022).

Dirinya menyebutkan dari ratusan pelamar yang mendaftar Panwascam, ada beberapa dari pegawai negeri sipil (PNS).

"Tadi jumlahnya sudah mendaftar ada 10 orang, jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah, karena untuk pendaftar hari ini belum dihitung secara keseluruhan," ujarnya.

Untuk pendaftaran Panwascam PNS, di dominasi PNS guru, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dalam aturan dari Bawaslu RI setiap PNS yang mendaftar sebagai Panwascam syaratnya wajib menyertakan surat izin dari atasannya.

Deni menambahkan ketentuan bagi PNS yang diangkat menjadi komisioner atau lembaga non struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

"Jadi surat izinya khusus PNS harus dari atasannya langsung. Kalau dinas berarti dari kepala dinas atau sekretaris daerah. Dalam aturannya, PNS yang nantinya diangkat jadi komisioner atau anggota lembaga non struktural diberhentikan sementara sebagai PNS," ucapnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved