Breaking News:

Rekrutmen Tenaga Honorer Kota Serang Diminta Dihentikan, Ahmad Herwandi: Upahnya Belum Ada

Ketua Forum Honorer Kota Serang, Ahmad Herwandi meminta pemerintah Kota Serang menghentikan proses rekrutmen tenaga honorer di Kota Serang.

Penulis: mildaniati | Editor: Glery Lazuardi
Ahmad Tajudin/TribunBanten.com
Ilustrasi tenaga honorer. Ketua Forum Honorer Kota Serang, Ahmad Herwandi meminta pemerintah Kota Serang menghentikan proses rekrutmen tenaga honorer di Kota Serang. 

Laporan Wartawan Tribun Banten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN, KOTA SERANG - Ketua Forum Honorer Kota Serang, Ahmad Herwandi meminta pemerintah Kota Serang menghentikan proses rekrutmen tenaga honorer di Kota Serang.

Upaya itu dilakukan karena belum ada upah yang akan diberikan.

Menurut dia, masih ada tenaga honorer baru yang direkrut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun belum menerima gaji.

"Kami meminta pak Sekda menghentikan rekrutmen tenaga non ASN karena sampai saat ini dibeberapa OPD masih merekrut tenaga non ASN, padahal anggaran upahnya belum ada," ujarnya saat ditemui di Pemkot Serang, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Forum Tenaga Honorer Kota Serang Ajukan Kenaikan Upah Rp 300 Ribu

Daripada dianggarkan untuk meng gaji tenaga honorer baru untuk anggaran tahun depan, kata dia, lebih baik membenahi dan memperbaiki nasib para tenaga honorer sebelumnya yang sudah mengabdi di Kota Serang.

"Daripada rekrut untuk orang baru lebih baik dihentikan dan perbaikan untuk orang lama," ungkapnya.

Di Kota Serang sendiri sebanyak 2.157 tenaga yang baru terdata. Usia pendataan guru honorer ke sistem Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan syarat minimal usi tidak boleh melebihi umur 20 tahun, dan tidak lebih dari 56 tahun.

Jika kurang dan melewati syarat batas usia, maka berkasnya akan langsung otomatis tidak dapat diverifikasi.

"Kita sedang kejar-kejaran karena ada syarat di surat edaran Menpan RB tidak boleh kurang dari 20 tahun umurnya dan tidak boleh lebih dari 56 tahun, masa kerja minimal 1 tahun sampai 31 desember 2021, mangkannya yang bisa masuk pendatataan ferivikasi syaratnya harus terpenuhi, kalo lewat dari itu tidak bisa," tuturnya.

Adapun keuntungan bagi tenaga honorer yang sudah terdata di BKN akan mendapatkan legalitas keberadaan mereka.

Sehingga datanya akan terdeteksi oleh pusat, karena selama ini data tenaga honorer tidak terdaftar di kabupaten/Kota.

"Kita bisa upload dokumen jadi surat tugas, kontrak kerja, bukti pembayaran upah, paling tidak kita sudah terdata di BKPSDM karena selama ini tidak ada data di hampir semua Kabupaten Kota mereka tidak terdaftar di BKN, jadi kalau mau ada pengangkatan dan lainnya datanya sudah ada di BKN," ujarnya.

Baca juga: Siswi SMP di NTT Terisak-isak Keluar dari Perpustakaan, Diduga Jadi Korban Pelecehan Guru Honorer

Dari jumlah 5.600 tenaga honorer, tidak akan seluruhnya terdata lantaran data tersebut bercampur dengan tenaga honorer baru yang masa kerjanya belum genap satu tahun

"Dari 5.600 itu tidak memungkinkan semua terdata, karena banyak yang baru. Kami imbau wali kota untuk tidak menerima tenaga honorer karena sampai saat ini masih ada yang baru honorer di OPD, dia tidak menerima honor, honornya tahun depan," ucapnya.

Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Menpan RB: Kalau Terus Diangkat, Jadi Republik Honorer

Sementara itu, bagi yang mendapat gaji dari APBN yaitu organisasi vertikal terutama akan ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Jaminan Kerja (PPPK).

"Di Kota Serang ada beberapa lembaga vertikal," kata Ahmad.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved