Breaking News:

Kemenkumham Banten

Tim Imigrasi Kemenkumham Banten Sidak 3 Perusahaan di Cilegon, Ada TKA Asal India, Korsel, & Jepang

TKA itu menempati berbagai posisi jabatan yang berbeda dan memiliki izin tinggal terbatas.

dokumentasi Humas Kemenkumham Banten
Tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Banten melakukan sidak di tiga perusahaan di Kota Cilegon, Kamis (29/9/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Banten melakukan sidak di tiga perusahaan di Kota Cilegon, Kamis (29/9/2022).

Tiga perusahaan yang menjadi target tim dalam pengawasan tenaga kerja asing ( TKA) adalah PT IP, PT NSI, dan PT LC.

Sidak itu dilakukan Divisi Keimigrasian sebagaimana tugas dan fungsinya yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2011.

Dalam melaksanakan pengawasan, Kasubbid Intelijen Arfa Yudha Indriawan menyosialisasikan peraturan terkait keimigrasian.

Baca juga: Puluhan Murid Antusias Dengarkan Materi Kekayaan Intelektual dari Kadiv Yankumham Kemenkumham Banten

Satu di antaranya tentang pengurusan izin orang asing yang lebih baik diurus HRD perusahaan sebagai penjamin TKA.

Mengutip rilis yang diterima Tribun Banten.com, Sabtu (1/10/2022), PT IP memiliki 62 TKA asal India.

TKA itu menempati berbagai posisi jabatan yang berbeda dan memiliki izin tinggal terbatas.

PT IP adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur bahan kimia dan memproduksi purified terrphthalic acid sejak 2013.

Di PT NSI, ada 34 TKA asal Jepang dan seluruhnya memiliki izin tinggal terbatas sebagai pekerja.

Perusahaan ini bergerak dalam pembuatan acrylic acid, acrylic ester, dan super absorbent polymer.

Di PT LCI, ada 16 TKA asal Korea Selatan.

Perusahaan ini memproduksi polythylene pertama dan terbesar di Indonesia.

"Kami sudah mengecek secara detail dan sesuai prosedur. Tidak ada pelanggaran di tiga perusahaan itu," ucap Arfa yang juga sebagai ketua tim pengawasan.

Baca juga: Di Lapas Terbuka Ciangir, Kakanwil Kemenkumham Banten Cicipi Ubi Cilembu Rancing: Enak Banget!

Selain pengawasan, dia juga menjelaskan SE Dirjen Imigrasi tentang Percepatan Pelayanan Keimigrasian, khususnya pelayanan visa dan perubahan izin tinggal yang awalnya 14 hari menjadi maksimal empat hari.

Surat edaran itu tindak lanjut instruksi Presiden tentang percepatan pelayanan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved