Breaking News:

4.769 Data Tenaga Honorer Provinsi Banten Belum Terimport di Sistem BKN, BKD Beberkan Masalahnya

Sebanyak 4.769 data tenaga honorer di Pemprov Banten belum terimport ke sistem yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Abdul Rosid
Ahmad Tajudin/TribunBanten.com
Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan sebanyak 4.769 data tenaga honorer di Pemprov Banten belum terimport ke sistem yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Sebanyak 4.769 data tenaga honorer di Pemprov Banten belum terimport ke sistem yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal itu terungkap berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Daerah di Indonesia diminta untuk melakukan pendataan terhadap jumlah pegawai non ASN atau tenaga honorer.

Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, jumlah data tenaga honorer yang berhasil diimport ke BKN per tanggal 30 September 2022 baru berjumlah sekitar 12.020 orang.

Baca juga: 3.000 Honorer Pemkab Serang Belum Masuk Pendataan Non ASN, Tatu: Jangan Resah, Proses Masih Berjalan

“Masih ada 4.769 data yang belum terimport,” ujarnya kepada awak media, Senin (3/9/2022).

Nana menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukan BKD Provinsi Banten.

Jumlah tenaga honorer di Banten mencapai 17.607 orang, namun yang aktif hanya berjumlah sebanyak 16.857 orang. Sementara 750 orang lainnya diketahui tidak aktif.

Kemudian dari jumlah yang aktif, data yang terverifikasi hanya sebanyak 16.789 orang. Sedangkan 68 orang lainnya, tidak terverifikasi.

"Dari data yang terverifikasi itu, tenaga honorer yang berhasil diimport ke BKN baru sekitar 12.020 orang," katanya.

Sehingga masih ada sekitar 4.769 data yang belum terimport.

Disampaikan Nana, meskipun penyampaian data tenaga honorer dari pemerintah daerah ke BKN itu diberi waktu hanya sampai dengan 30 September 2022.

Akan tetapi, pemerintah daerah masih bisa dilakukan konfirmasi secara manual hingga Oktober 2022.

Nana menjelaskan bahwa alasan dari banyaknya data yang belum dapat diimport.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved