Breaking News:

Evaluasi Pilkada 2018, Bawaslu Maksimalkan Pengawasan untuk Cegah Potensi Pelanggaran Pemilu 2024

Partisipasi masyarakat untuk mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang lebih baik.

Penulis: mildaniati | Editor: Glery Lazuardi
Tribun Jogja via Tribunnewswiki
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Partisipasi masyarakat untuk mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang lebih baik. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN, KOTA SERANG - Bawaslu Kota Serang mencatat terjadi 111 pelanggaran saat Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) di Kota Serang 2018.

Dari 111 pelanggaran itu terdiri dari laporan dan temuan pelanggaran Pilkada. Terdapat satu kasus pelanggaran masuk pengadilan. Pelanggaran dilakukan terjadi di masa kampanye terkait alat kelengkapan Pemilu.

Selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Kota Serang, untuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Serang di antaranya netralitas ASN dan politik uang.

Baca juga: Kecamatan Kasemen di Kota Serang Rentan Terjadi Politik Uang, Berikut Temuan Bawaslu

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Serang, Rudi Hartono meminta partisipasi masyarakat untuk mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang lebih baik.

Kini, kata dia, Bawalsu akan mengedepankan pencegahan dalam rangka mewujudkan pemilu yang terintegritas. Untuk pengawasan Bawaslu pun meminta bantuan masyarakat karena dirasa kekurangan personel.

"Pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, perlu juga peran masyarakat supaya sadar mengawasi pemilu, kita ada keterbatasan personel, outputnya semoga hasil pemilu lebih baik," kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Serang, Rudi Hartono saat ditemui usai memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel Wisata Baru, Minggu (2/10/2022).

Pihaknya juga akan menerjunkan tim di Kelurahan yang paling banyak warganya, terutama di Kecamatan Serang siaga 2 orang.

Rudi Hartono mengatakan, pengawasan partisipatif ini untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan oleh bawaslu tapi perlu peran serta masyarakat untuk membangun kesadaran agar bersama-sama mengawasi pemilu.

Diberitakan sebelumnya, peran serta masyarakat dalam mesukseskan Pemilu diperlukan lantaran Bawaslu memiliki keterbatasan personel dan hawatir tidak dapat bekerja maksimal.

"Perlu peran masyarakat bersama karema kita ada keterbatasan personel mungkin tidak secara maksimal, kalau masyarakat sadar, paham dan mau mengawasi pemilu sehingga outputnya hasil pemilu akan lebih baik," ujarnya saat ditemui usai kegiatan sosialisasi pengawasan inspiratif oleh Bawaslu Kota Serang di Hotel Wisata Baru, Minggu (2/10/2022).

Baca juga: Keterwakilan Perempuan Belum Terpenuhi, Bawaslu Kota Serang Perpanjang Pendaftaran Panwaslu

Selama ini pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dari Pemilu sebelumnya yaitu melakukan pengawasan kader partisipatif.

Program itu arahan langsung dari Bawaslu RI.

"Kalaupun itu program dari Bawaslu RI, kita kader sudah ada, tinggal menunggu," tambahnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved