Breaking News:

Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Minta Masyarakat Aktif Awasi Tahapan

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang meminta partisipasi masyarakat mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Penulis: mildaniati | Editor: Glery Lazuardi
Tribun Jogja via Tribunnewswiki
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang meminta partisipasi masyarakat mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN, KOTA SERANG - Badan Pengawasan Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kota Serang meminta partisipasi masyarakat mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Serang'> Bawaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, pengawasan partisipatif memberikan kesadaran kepada masyarakat pengawasan Pemilu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu.

Namun, kata dia, perlu peran serta masyarakat untuk membangun kesadaran agar bersama-sama mengawasi Pemilu. Peran masyarakat perlu, karena Bawaslu memiliki keterbatasan personel dan khawatir tidak dapat bekerja maksimal.

Baca juga: Keterwakilan Perempuan Belum Terpenuhi, Bawaslu Kota Serang Perpanjang Pendaftaran Panwaslu

"Perlu peran masyarakat bersama karena kita ada keterbatasan personel mungkin tidak secara maksimal, kalau masyarakat sadar, paham dan mau mengawasi pemilu sehingga outputnya hasil pemilu akan lebih baik," ujarnya saat ditemui usai kegiatan sosialisasi pengawasan inspiratif oleh Bawaslu Kota Serang'> Bawaslu Kota Serang di Hotel Wisata Baru, Minggu (2/10/2022).

Selama ini pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dari Pemilu sebelumnya yaitu melakukan pengawasan kader partisipatif.

Program itu arahan langsung dari Bawaslu RI.

"Kalaupun itu programnya dari bawaslu RI, kita kadernya sudah ada, tinggal menunggu saja," terangnya.

Dalam pemilihan kepala daerah ( Pilkada) tahun 2018 sempat terjadi pelanggaran. Bawaslu mencatat sebanyak 111 laporan pelanggaran dan temuan pelanggaran disertai satu kasus yang ditangani oleh pengadilan terkait pidana pemilu.

"Terkait pelanggaran yang terjadi dari pemilihan kepala daerah tahun 2018, pemilu 2019 ada penurunan, pemilihan kepala daerah ada 111 laporan dan temuan pelanggaran yang masuk dan ada satu kasus yang naik ke pengadilan pidana pemilu," jelasnya.

Berbeda dengan pemilu 2019, terjadi penurunan pelanggaran. Pelanggaran yang ditemukan yaitu pelanggaran saat kampanye yang menggunakan alat peraga kampanye dan lainnya.

"Pemilu relatif ada penurunan terkait pelanggaran-pelanggaran biasanya dimana kampanye terkait alat peraga kampanye dan lainnya," tambahnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved