Breaking News:

Pusat Kajian Kebijakan Publik Untirta Gelar Webinar Bahas Ibu Kota Nusantara dan Masa Depan Republik

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan Guru Besar UGM, Agus Pramusinto, menegaskan IKN baru akan menjadi sebuah mementum reformasi.

TribunBanten.com/Siti Nurul Hamidah
Moderator Webinar Maulana Yusuf, M.Si (kanan), Pembukaan Acara Webinar (Kiri) 

TRIBUNBANTEN.COM - Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puska KP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ( Untirta) menggelar webinar bertajuk "Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik", Selasa (4/10/2022).

Webinar ini berisikan diskusi terkait nasib Indonesia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamikanya.

Baca juga: KPK Tagih Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Banten  

Aulia Novri dari Universitas Riau, mempertanyakan bagaimana jika Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi.

Apakah akan merugikan anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan IKN di Kalimantan?

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan Guru Besar UGM, Agus Pramusinto, menegaskan IKN baru akan menjadi sebuah mementum reformasi.

Menurut dia, ibu kota negara baru harus belajar mengevaluasi kekurangan Jakarta agar pemindahan tidak menciptakan masalah lama di tempat baru.

Selain itu, Agus juga menyoroti sistem pemerintahan IKN disamakan dengan DKI Jakarta atau tidak ada kabupaten atau kota yang otonom.

Baca juga: Peneliti Sospol Ungkap Muncul Sebaran Bibit Radikal Tak Jauh dari Ibu Kota Negara

“Apakah nantinya akan ada kota pemerintahan di Penajam Paser Utara dan kota bisnis di Jakarta atau dua kota utama sebagai kota pemerintahan dan bisnis di Jakarta dan Nusantara?” ucapnya.

Momentum pemindahan ibu kota baru ini harus berkaca kepada negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota negara lebih dulu.

Dalam hal ini Agus juga mengatakan bahwa harus adanya penanganan potensi konflik sosial antara pendatang dengan penduduk, penanganan polusi, kepadatan baru, dan hal lain sudah menjadi masalah di Jakarta.

Baca juga: Wagub Ariza: Jakarta Tetap Eksis Sebagai Kota Metropolitan Meski Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim

Agus juga mengkritisi bagaimana sebuah skenario pemindahan pemerintahan ke ibu kota negara baru.

“Skenario pemindahan pemerintahan, serentak atau bertahap, kemudian mana yang menjadi prioritas," ujarnya.

Agus juga mencontohkan Seoul, Korea Selatan, sebagai bahan cerminan untuk Indonesia.

“Memindahkan fungsi administratif dari Seoul ke Sejong tidak mengurangi populasi metropolitan Seoul,” katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved