Breaking News:

Kejagung akan Bangun RS Adhyaksa di Atas Tanah Rampasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Serang

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan membangun Rumah Sakit (RS) Adhyaksa di Desa Silebu, Kabupaten Serang.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Ahmad Tajudin
Ketua Pokja Pembangunan RS Adhyaksa, Reda Manthovani mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan membangun Rumah Sakit (RS) Adhyaksa di Desa Silebu, Kabupaten Serang. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin


TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kejaksaan Agung ( Kejagung) akan membangun Rumah Sakit (RS) Adhyaksa di Desa Silebu, Kabupaten Serang.

Rencananya, membangunan RS tersebut dilakukan di lahan hasil sitaan kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua Pokja Pembangunan RS Adhyaksa, Reda Manthovani saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Banten.

Dalam acara tersebut, Reda didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Ketua DPRD Banten Andra Soni dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Ketua Pokja Pembangunan RS Adhyaksa, Reda Manthovani menyampaikan, bahwa saat ini, pihaknya sedang menyiapkan pematangan tanah dan mengajukan permohonan perizinannya.

"Kalau sudah ada izin tanah siap, kita akan menyiapkan atas dasar persetujuan menteri keuangan menyiapkan kurang lebih Rp 500 miliar itu multiyears," ujarnya kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Gubernur Banten, Senin (10/10/2022).

Reda menuturkan, bahwa besaran anggaran yang disiapkan itu tergantung pada situasi.

Rencananya pembangunan awal akan dilakukan pada Tahun 2023 dengan target selesai hingga Tahun 2024.

"Kemudian di tahun 2024 setelah pembangunan selesai, alat kesehatan dan kebutuhan lainnya."

"Itu akan dikucurkan juga melalui program kerja sama dengan pemerintah luar negeri atau dengan pemeirntah pusat," terangnya.

Reda menyampaikan, bahwa RS Adhyaksa tersebut akan dibangun di lahan seluas 13 hektar.

Di mana 10 hektar di antaranya merupakan tanah hasil rampasan kasus korupsi.

"Tanah tersebut memang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang kita manfaatkan untuk warga Banten," terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved