Breaking News:

Jelang Pemilu 2024, Indonesia Hadapi Ancaman Politik Identitas

Ketua Umum Relawan Pendekar Indonesia Hendrawan Saragi, mengatakan Indonesia menghadapi ancaman politik identitas menjelang kontestasi Pemilu 2024.

Editor: Glery Lazuardi
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi Pemilu. Ketua Umum Relawan Pendekar Indonesia Hendrawan Saragi, mengatakan Indonesia menghadapi ancaman politik identitas menjelang kontestasi Pemilu 2024. 

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Umum Relawan Pendekar Indonesia Hendrawan Saragi, mengatakan Indonesia menghadapi ancaman politik identitas menjelang kontestasi Pemilu 2024.

Menurut dia, politik identitas sebagai bentuk yang paling primitif karena menilai seseorang bukan berdasarkan karakter dan tindakannya, melainkan karakter dari kelompok.

"Kita bisa melihat ada kehadiran ekstrem politik yang sebetulnya tidak pantas kita ucapkan seperti 'cebong' dan 'kadrun', itu kan sangat tidak sopan," ujarnya, dalam diskusi virtualnya yang bertajuk 'Menerawang Kepemimpinan Nasional di 2024', Kamis (3/11/2022).

Baca juga: Jokowi Restui Maju di Pilpres 2024, Prabowo Subianto: Kan Sudah Jelas Ucapannya

Untuk itu, Pendekar Indonesia mengajak memikirkan kembali siapa diri dan membentuk kepribadian yang menolak dimanipulasi oleh tindakan politik.

"Masyarakat perlu menghindari rasa benci dan fantasi balas dendam yang dipicu perjuangan politik dan merangkul keindahan yang dibangun dari perdamaian dan keinginan akan kesejahteraan," kata dia

Bagi seorang pemimpin, kata dia, harus memiliki aspek keindahan dalam hal ketegasan, integritas, serta proporsi yang cerdas dan pantas dalam menunjukkan kejelasan warnanya.

"Hal itu, lantaran dapat dicirikan dengan tiga kemampuan pengalaman berbangsa yaitu pengenalan akan kebenaran, keadilan dan keindahan," tuturnya.

Pemimpin politik dipandang sebagai orang-orang yang pada suatu waktu telah berkompromi dengan kehormatan mereka dengan mengabaikan keyakinannya. Untuk terpilih dan tetap terpilih dalam politik, membutuhkan penangguhan akal sehat yang mungkin dimiliki seseorang.

Bahkan, sambung Hendrawan, mereka yang memulai karir politik dengan niat terbaik dan memiliki kemampuan terukur yang akan membuat mereka sukses di bidang apapun, segera menyadari bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam politik bukanlah keterampilan yang dibutuhkan di luar politik.

"Pemimpin politik dikatakan bukanlah orang berbudi luhur, mendistorsi fakta dan menjanjikan apa yang tidak dapat diberikan oleh siapa pun dan mereka tidak memenuhinya," tambahnya.

Baca juga: Bertemu Ulama Lebak dan Pandeglang, Airin Rachmi Minta Doa Maju Pilgub Banten 2024: Bismillah

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana juga menyatakan bahwa Calon Presiden (Capres) harus memiliki modal komunikasi politik yang memadai sebagai salah satu syarat sebagai pemimpin.

Menurutnya, komunikasi sangat penting dimiliki oleh setiap Capres, dimana hal tersebut salah satunya dibutuhkan ketika untuk berkampanye.

"Kalau mau jadi presiden dia musti kampanye kan, kampanye keliling-keliling. Nah, kampanye itu menggunakan (kompol) komunikasi politik," ujarnya.

Selain modal komunikasi politik yang memadai, dia juga mengatakan Calon Presiden harus cukup dikenal atau populer.

Baca juga: Targetkan Turun 14 Persen di Tahun 2024, Pemerintah Gencar Atasi Stunting

"Lebih dari itu, adanya pemberlakuan sistem Presidential Threshold mengharuskan Capres agar memiliki partai politik yang menunjangnya," kata Tjipta.

Ia kemudian membeberkan sejumlah teori dalam komunikasi politik, di antaranya fear-arousing communications atau komunikasi yang membangkitkan rasa takut hingga propaganda dan psychological warfare (perang urat syaraf) untuk menundukkan lawan calon lainnya.

"Komunikasi politik tentu menggunakan banyak strategi-strategi," ucapnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved