Breaking News:

Soal Pemasangan Portal di Tempat Piknik Padi Padi Tangerang, Ini Kata Pakar Hukum

Penetapan status tersangka pelaku perusakan portal di area Padi Padi di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dapat batal demi hukum.

Editor: Glery Lazuardi
TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Suasana kawasan wisata Padi padi di Jalan Pakuhaji Nomor 32, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang viral karena pemandangannya yang masih asri, Senin (29/8/2022). Terkini, kawasan tersebut dinilai melanggar administrasi karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berujung penetapan tersangka pada pemilik, karyawan restoran dan petani yang mengoperasikan kawasan tersebut. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menilai penetapan status tersangka pelaku perusakan portal di area Padi Padi di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dapat batal demi hukum.

Menurut Jamin Ginting, perlu ada perlakuan yang sama atas penegakan hukum dalam kasus ini.

"Ini semua demi tegaknya keadilan di Indonesia," kata Jamin Ginting, pada Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Secara Lantang, 2 Napi Terorisme Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia dan Siap Melindungi NKRI

Polres Tangerang telah menetapkan sembilan tersangka kasus pencopotan portal di akses masuk Padi Padi Picnic Ground Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Kesembilan tersangka tersebut adalah BTK, AWS, HH, BH, SRY, AGS, WYD, UD dan BY. Para tersangka dipersangkakan dengan pasal 170 KUHP dan atau 406 Jo Pasal 55 KUHP.

Petugas memasang portal untuk menutup sementara restoran karena tidak memiliki izin memdirikan bangunan (IMB). Namun, beberapa hari kemudian portal dicabut dan hilang.

Jamin Ginting menjelaskan secara legalitas tempat usaha mempunyai perizinan. Sehingga, kata dia, berpotensi pelanggaran hukum jika ada pemasangan palang besi yang digunakan memblokade jalan akses masuk pada pekarangan orang atau pada akses tempat usaha. 

Namun, pemilik lahan malah dilaporkan oleh pihak kecamatan dengan pasal perusakan secara bersama-sama. Selan itu, dia menilai, petani yang membantu membuka palang besi menjadi korban karena telah berstatus tersangka.

Seharusnya jika melanggar izin, kata dia, pemerintah setempat dapat memberikan sanksi administratif kepada pemilih lahan berupa teguran tertulis tiga kali. 

Dan jika tidak diindahkan teguran tersebut maka diberikan sanksi pembongkaran dan hal tersebut merupakan kewenangan dari bupati Tangerang.

Baca juga: Rumah Diduga Tempat Oplos Tabung Gas di Tangerang Digeledah, Lima Orang Ditangkap

"Tindakan yang dilakukan justru berpotensi melanggar hukum, baik secara administrasi pemerintahan atau pun pasal-pasal yang diatur dalam KUHP," ujarnya.

Selain itu, dia meminta, agar perkara di Polres Tangerang batal demi hukum sehingga para tersangka dapat dibebaskan dari sangkaan.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved