Breaking News:

Soal Revisi Perpres 191/2014, Perkuat Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Ketua DPP Pandawa Nusantara Bidang Energi, Mamit Setiawan meminta peran dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) diperkuat.

Editor: Glery Lazuardi
istimewa
Acara FGD ‘Sosialisasi Penyaluran BBM Subsidi dengan Program Subsidi Tepat’ di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua DPP Pandawa Nusantara Bidang Energi, Mamit Setiawan meminta peran dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas ( BPH Migas) diperkuat.

Menurut dia, upaya merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, menjadi momentum untuk memperkuat peran dan fungsi BPH Migas.

Baca juga: Provinsi Banten Berpotensi Penyalahgunaan BBM Subsidi, Begini Modusnya

Sehingga, kata dia, BPH Migas dapat melakukan penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Selama ini BPH Migas tidak bisa menindak karena memang tidak ada aturan yang melarang ataupun membatasi penggunaan BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Pernyataan itu disampaikan di acara FGD ‘Sosialisasi Penyaluran BBM Subsidi dengan Program Subsidi Tepat’ di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2022).

Oleh karena itu, Mamit menilai, revisi Perpres tersebut, fungsi pengawasan BPH Migas akan optimal dan maksimal.

“Revisi Perpres 191 harus segera diterbitkan untuk mengatur kriteria masyarakat dan kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk jumlah pengisian per harinya,” ujarnya.

Mamit mengatakan, fungsi penindakan penyelewengan BBM bersubsidi juga akan semakin baik ke depannya.

Baca juga: Tarif Angkutan Umum di Banten Akan Naik hingga 30 Persen, Imbas Kenaikan BBM Subsidi

“Badan usaha, BPH Migas harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, bahkan sampai ke tingkat penindakannya,” katanya.

Oleh karena itu, Mamit menambahkan, revisi Perpres tersebut perlu untuk segera diterbitkan guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran ke depannya.

Sekadar informasi, dalam FGD tersebut hadir sebagai pembicara yaitu Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra, Region Manager Retail dan Sales Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Barat Sunardi dan Ketua DPP Bidang Energi Pandawa Nusantara Mamit Setiawan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved