Banjir di Kota Serang Masih Jadi Pekerjaan Rumah, DPUPR: Solusinya ya Ditertibkan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang berkoordinasi dengan pemerintah mencari solusi menangani banjir ini.
Penulis: desi purnamasari | Editor: Glery Lazuardi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Banten.com, Desi Purnamasari
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Kota Serang berupaya menanggulangi banjir di wilayah Kota Serang, Banten.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang berkoordinasi dengan
pemerintah mencari solusi menangani banjir ini.
"Apalagi terhadap keterbatasan saran prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang dalam hal ini DPUPR," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang Iwan Sunardi, saat ditemui di kantor Pemerintahan Kota Serang, pada Jumat (2/12/2022).
Baca juga: Hingga Jumat Pagi, Lima Wilayah di Tangsel Masih Banjir, Berikut Lokasinya
DPUPR Kota Serang menginginkan peran aktif dari Balai Besar Sungai dan pihak Provinsi untuk keberlangsungan di Kota Serang. Agar bersama-sama untuk menangani banjir.
"Jadi ini tidak hanya persoalan DPUPR tapi persoalan semua, termasuk masyarakat harus peduli terhadap lingkungan," katanya.
Sejauh ini, dia menilai, sejumlah persoalan yang mengakibatkan banjir di antaranya perubahan fungsi lahan terbuka hijau kini menjadi bangunan-bangunan.
Baik itu bersifat permukiman, perdagangan jasa, penyempitan saluran, dan banyaknya bangunan yang berdiri diatas saluran.
Serta kesadaran masyarakat yang tidak optimal dalam membuang sampah.
"Di seluruh aliran sungai yang berpotensi dapat membuang sampah dan tidak memiliki tempat pebuangan sampah (TPS). Kalau bicara persentase kita ada 40 titik pelanggaran tata ruang," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyebutkan jika dipersentasekan penyebab tersebut tejadi 30 persen oleh pengembang dan 70 persen oleh masyarakatnya sendiri.
Baca juga: Pecahkan Masalah Banjir di Kota Serang, Syafrudin Kumpulkan Warga di Puspemkot
"Untuk solusinya ya harus ditertibkan," katanya.
Sementara itu, terkait anggaran yang akan digelontorkan untuk normalisasi ini pihaknya menyebut belum dapat diketahui karena perlu adanya pengkajian terlebih dahulu.
"Untuk kebutuhan baru akan kita kaji, karena untuk kebutuhan jangka panjang nantinya,"katanya.
