Breaking News:

Menuju Single Identity, NIK Menjadi NPWP: Wajib Pajak Diimbau agar Bijak Jaga Identitas Diri

Harapannnya adalah antara identitas dan aktivitas Wajib Pajak dapat diidentifikasi lebih cepat, valid, dan akurat.

Indonesia.go.id
Ilustrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rencana penggabungan NPWP dengan NIK sudah dalam peta jalan menurut Kementerian Keuangan. 

TRIBUNBANTEN.COM - Setelah kurun waktu hampir empat dekade, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) digunakan dalam layanan administrasi perpajakan.

Terhitung mulai 1 Januari 2024, semua layanan administrasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) dan layanan administrasi pihak lain yang mencantumkan NPWP harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan ( NIK) dengan format 16 digit.  

Tujuan dan Manfaat NIK Sebagai NPWP

Baca juga: Lebih dari 600 Peserta Ikuti Webinar Integrasi NIK Menjadi NPWP, Libatkan 21 Kampus di Banten

Kebijakan baru NIK menjadi NPWP dalam UU HPP memiliki tiga tujuan.

Pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi WP Orang Pribadi (WP OP) penduduk Indonesia.

Ketiga, untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Berlakunya NIK menjadi NPWP akan memperluas basis data Wajib Pajak melalui ketentuan kewajiban pemberian data dan informasi untuk kepentingan perpajakan bagi instansi, lembaga,asosiasi, dan pihak lain (ILAP).

Informasi ini juga nantinya akan dipergunakan DJP dalam mengintegrasikan data finansial dan nonfinansial untuk analisis pemetaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Harapannnya adalah antara identitas dan aktivitas Wajib Pajak dapat diidentifikasi lebih cepat, valid, dan akurat.

Baca juga: NIK Resmi Jadi Pengganti NPWP, Bagaimana Nasib Nomor NPWP Lama? Berikut Penjelasannya

Secara internal, DJP telah mempergunakan NIK sebagai identitas perpajakan melalui bukti potong PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2) serta faktur pajak PPN.

Di sisi lain identitas tunggal ini bagi Wajib Pajak akan mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik.

Untuk itu, Wajib Pajak diimbau secara bijak dalam menjaga identitas diri guna menghindari adanya penyalahgunaan.

Implementasi NIK Sebagai NPWP

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved