Pemprov Banten Libatkan Kejaksaan untuk Awasi Proyek Strategis Daerah

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan proyek strategis daerah di Banten diawasi kejaksaan.

Terdapat sejumlah paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dimasukan ke Prasarana dan Sarana Dasar (PSD).

Termasuk 1.000 paket proyek peningkatan sarana dan utilitas (PSU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten.

"PSU itu bagian langkah strategis sehingga harus dikawal oleh semua komponen termasuk APH (Aparat Penegak Hukum)," kata Al Muktabar di salah satu hotel Kota Serang, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Dapil Banten 3 di Pileg 2024, Link dan Cara Cek DCS

Al Muktabar tak menyebut secara rinci sejumlah paket pekerjaan yang masuk dalam PSD.

Namun dia berasalan, pelibatan Kejati Banten dalam program PSD tersebut agar mengantisipasi potensi korupsi.

"Jadi begini, kita kan mitigasi resiko sekecil apapun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tujuannya untuk perbaikan," katanya.

Al Muktabar menjelaskan, Pemprov Banten setiap bulan harus membuat laporan perkembangan PSD.

Sebab pengawalan yang dilakukan oleh Kejati Banten mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

"Ini tujuannya agar pencapaian nya dilaksanakan secara maskimal," jelasnya.

Al Muktabar mengklaim bahwa program PSD tersebut berjalan dengan baik. Termasuk PSU yang merupakan aspirasi masyarakat melalui DPRD Banten.

"PSU ini padat karya, mengurang angka pengangguran, terus menggunakan e-katalog, ini bisa dikontrol. Semua berjalan," pungkasnya.