Pilpres 2024

Sosok Iti Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten yang Perintahkan Kadernya Turunkan Semua Baliho Anies!

Ketua DPD Demokrat Banten Iti Jayabaya memerintahkan kader dan simpatisan Demokrat di Tanah Jawara, untuk menurunkan semua Baliho Anies Baswedan.

Editor: Ahmad Haris
Kolase TribunBanten.com
Kolase foto Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Partai Demokrat Banten sekaligus Bupati Lebak. 

TRIBUNBANTEN.COM - Simak sosok dan profil Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten yang memerintahkan kader dan simpatisan Demokrat di Tanah Jawara, untuk menurunkan semua Baliho Anies Baswedan.

Diketahui, itu melakukan hal itu, lantaran pihak NasDem menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres bagi Anies Baswedan, yang merupakan Capres dari Koalisi Perubahan (NasDem, Demokrat, dan PKS).

NasDem disebut melakukan hal itu secara sepihak, sehingga membuat kubu Demokrat geram.

Baca juga: Panas! Iti Jayabaya Minta Kader-Simpatisan Demokrat Banten Copot Baliho Anies Baswedan yang Tersebar

Profil Iti Octavia Jayabaya

Ia merupakan putri dari mantan Bupati Lebak periode 2003-2013, Mulyadi Jayabaya. 

Wanita kelahiran 4 Oktober 1978 ini menjabat Bupati Lebak selama dua periode berturut-turut sejak 2014.

Iti Octavia Jayabaya merupakan bupati perempuan pertama dalam sejarah Kabupaten Lebak.

Melansir lebakkab.go.id, Iti menjabat Bupati Lebak periode 2018–2023.

Ia menempuh pendidikan terakhir untuk meraih gelar S2-ya di Fakultas Ekonomi Pascasarjana Usakti Jakarta, dan lulus pada tahun 2005.

Iti sebelumnya merupakan anggota DPR-RI. Ia berangkat dari daerah pemilihan DPR Banten I.

Sebagai wakil rakyat, Iti bertugas di Komisi XI dan Badan Anggaran.

Sebelumnya, Iti merupakan salah satu anggota Partai Demokrat dengan nomor anggota A – 457.

Ia kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten.

Harta Iti Jayabaya

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya memiliki harta kekayaan yang tercatat dalam LHKPN senilai Rp23.30 miliar.

Harta yang dimili Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berupa tanah dan bangunan senilai Rp19.49 miliar yang tersebar di Lebak dan Bogor.

Untuk harta kekayaan berupa alat transportasi dan mesin Rp2.68 miliar, harta bergerak lainya Rp196 juta, kas dan setara kas Rp928 juta.

Ketum NasDem Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Ketua Umum Partai NasDem menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.
Ketua Umum Partai NasDem menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. (Kolase/TribunBanten.com)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, di Pilpres 2024. 

Penetapan Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies Baswedan diketahui tanpa pemberitahuan kepada partai koalisi yang dibangun sebelumnya, yakni PKS dan Partai Demokrat.

Hal itu tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk dari partai Koalisi Perubahan itu sendiri, yaitu Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia.

Terakhir, Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.

Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.

Riefky mengklaim Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni 2023.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh dia.

Baca juga: BREAKING NEWS Surya Paloh Duetkan Anies dengan Cak Imin Secara Sepihak, Demokrat Banten Kecewa!

Iti Perintahkan Kader Demokrat Banten Turunkan Baliho Anies Baswedan

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya.
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya. (Ahmad Tajudin)

Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya meminta kader Demokrat dan simpatisan mencopot baliho Anies Baswedan.

Upaya itu sebagai bentuk kekecewaan DPD Partai Demokrat Banten, pada keputusan sepihak Ketum Partai NasDem, Surya Paloh.

Surya Paloh secara sepihak menunjuk Ketum Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan.

"Segera turunkan baliho Anies Baswedan-daerah yang tersebar di pelosok-pelosok daerah di Provinsi Banten," kata Iti, Kamis (31/8/2023).

Selain itu, kader dan simpatisan Partai Demokrat juga harus mencopot pamflet Anies Baswedan di media sosial.

"Kami yang membesarkan nama Anies Baswedan di Banten, tapi malah dikhianati oleh keputusan sepihak pak Surya Paloh," ujarnya.

Menurut Iti, sebelumnya partai koalisi Anies Baswedan yang terdiri dari Demokrat, PKS dan NasDem sudah menyepakati bahwa yang menjadi Capres Anies Baswedan adalah Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, Anies Baswedan juga telah berkirim surat dalam bentuk tulisan tangan pada AHY pada 25 Agustus 2023.

Dalam surat tersebut Anies meminta agar AHY mau mendampinginya sebagai Cawapres.

"Rencananya awal September Anies-AHY akan deklarasi, tapi tiba-tiba pak Surya Paloh membuat keputusan yang tidak terduga dengan menunjuk Cak Imin sebagai cawapres," ungkapnya.

Meski merasa kecewa, Iti mengaku tetap fatsun pada keputusan Partai Demokrat ke depan.

"Saya belum tahu keputusan DPP Demokrat ke depan seperti apa, namun kami pastikan akan tetap fatsun pada perintah partai," pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved