Anggaran Penanganan Stunting di Pemprov Banten Tembus Rp739 Miliar

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Rp 739 miliar untuk percepatan penurunan stunting.

Anggaran sebesar itu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2023.

Data yang diterima TribunBanten.com, anggaran itu dibagi untuk 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung penanganan stunting.

Baca juga: Berperan Turunkan Stunting, CEO Tribun Network Diganjar Penghargaan dari Wapres Maruf Amin

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Virgojanti mengatakan, anggaran itu tak hanya difokuskan untuk kesehatan saja.

Sebab lanjut Virgojanti, ada 20 indikator yang menjadi tolak ukur dalam menangani stunting. Seperti infrastruktur jalan hingga sarana air bersih.

"Semua dilakukan bersama-sama bukan hanya dari satu sisi kesehatannya saja," kata Virgojanti kepada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Dalam penanganan stunting tersebut anggaran yang paling besar dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten yakni Rp 427 miliar.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Rp220 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Rp 44,96 miliar.

Virgojanti mengklaim, anggaran sebesar itu sudah optimal untuk menekan angka penurunan stunting.

"Selama ini sesuai tugas pokok fungsi dimana di masing-masing intervensi ada tugas masing-masing kalau saya lihat hasil kinerja tadi sudah ada," katanya.

Virgojanti menjelaskan, angka stunting di Provinsi Banten sudah menurun. Semula mecapai 24,5 persen di tahun 2022 turun 4,5 persen sisanya tinggal 20 persen.

"Untuk 2023 masih berjalan terus penanganan stunting. Mudah-mudahan kita mampu turun dari target rata-rata nasional yaitu 14 persen," pungkasnya.