KUNCI JAWABAN PKN Kelas 10 Halaman 34: Jelaskan Jenis-Jenis Kekuasaan yang Berlaku . . .

TRIBUNBANTEN.COM - Mari simak soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) kelas 10 halaman 34, Uji Kompetensi Bab 1.

Dalam soal pelajaran PKN kelas 10 halaman 34, siswa akan diuji pemahamannya terkait nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada soal PKN kelas 10 halaman 34 tersebut, siswa diminta untuk menjawab soal uraian.

Soal yang harus dijawab siswa salah satunya: "jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!"

Baca juga: KUNCI JAWABAN PKN Kelas 10 Halaman 89: Terangkan Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

Baca juga: KUNCI JAWABAN PKN Kelas 10 Halaman 29: Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan mengerjakan soal PKN kelas 10 halaman 34, siswa diharapkan dapat memahami pelajaran yang sudah diajarkan.

Sebelum melihat kunci jawaban dalam artikel ini, siswa diharapkan telah mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci Jawaban ini ditujukan kepada wali murid atau orangtua  siswa untuk mengoreksi hasil belajar.

Tribunbanten.com tidak bertanggungjawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban PKN kelas 10 halaman 34.

Lebih lengkapnya, baca soal dan kunci jawaban berikut:

Baca juga: KUNCI JAWABAN PKN Kelas 10 Halaman 29: Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Baca juga: KUNCI JAWABAN PKN Kelas 11 Halaman 44-45: Wujud Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa . . .

Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!

Jawaban:

Jenis jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di RI adalah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

- Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang

- Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang.

- Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) bukan lagi lembaga tertinggi negara.

Presiden tidak lagi dipilih oleh negara melainkan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Sehingga presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat.

3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!

Jawaban:

Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945, dan dibagi dalam dua bagian yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

- Pembagian Kekuasan secara Horizontal adalah pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan fungsinya, yakni yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

- Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya dalam pemerintahan. Pembagian ini terlihat ketika kita membandingkan antara negara kesatuan.

4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!

Jawaban:

Kementerian negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dipimpin oleh menteri yang bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Setiap kementerian diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain itu, terdapat pula beberapa kementerian koordinator yang bertugas sebagai penanggungjawab beberapa kementerian yang bergerak pada urusan pemerintahan yang sama.

5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

Jawaban:

Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia adalah mempermudah pemerintah pusat dalam hal pemajuan wilayah, pembangunan daerah, dan pemerataan secara nasional.

Hal ini dapat disebut juga sebagai Otonomi Daerah.

*) Disclaimer:

Soal ini hanya ditujukan untuk orang tua atau wali siswa dalam memandu proses belajar.

Baca artikel terkait Kunci Jawaban lainnya di TribunBanten.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunBanten.com