Ratusan Pensiunan KS Group Ancam Demo ke Jakarta Jika Hak Pensiun Tak Dipenuhi

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Ratusan pensiunan PT Krakatau Steel (KS) Group yang tergabung dalam Perhimpunan Pensiunan Krakatau Steel (PPKS) mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementrian BUMN, Istana Negara hingga ke gedung DPR RI di Jakarta.

Unras itu akan mereka lakukan sebagai ancaman apabila tidak mengembalikan hak pensiunan yang diduga telah dihapus secara semena-mena oleh pihak KS Group sejak tahun 2020.

Perwakilan dari PPKS, Leopold Sitompul menyampaikan, sebelum aksi di Jakarta itu dilakukan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari KS.

Baca juga: RSUD Cilegon Layani Caleg Gagal Stres Usai Pemilu 2024: Ada Dokter Spesialis

"Aksi ini kita gelar dari tanggal 18 Desember kemarin, sampai tanggal 22 Desember 2023 nanti, kita akan terus menggelar unras di depan kantor KS yang ada di Kota Cilegon," ujarnya kepada TribunBanten.com melalui sambungan telepon, Rabu (20/12/2023).

Leo menuturkan, ada sekira 6.000 pensiunan KS Group yang haknya belum diberikan. Oleh karena itu, pihanya melakukan unras selama tiga hari.

"Belum ada jawaban, makanya dilakukan unjuk rasa ini kan, karena dari pihak KS nya selalu menjawab masih belum punya kemampuan karena kondisinya masih jelek," katanya.

Padahal dalam laporan KS Group yang disampaikan ke publik, kata dia, dari tahun 2020-2022 selalu untung tiga tahun berturut-turut.

Namun saat ditanya persoalan hak para pensiunan, selalu menjawab keuangan KS Group masih belum stabil.

"Apabila sampai tanggal 22 belum ada persetujuan itu, maka kami akan berlanjut di minggu depannya, baik itu di kantor KS lagi atau kita ke Jakarta ke kantor BUMN, ke Istana Negara atau ke gedung DPR RI," ungkapnya.

Leo menjelaskan bahwa kronologi atau alasan ratusan pensiunan KS menggelar aksi unjuk rasa.

Bermula pada tahun 2020 soal Peraturan Dana Pensiun (PDP) - KS tahun 2009 yang saat itu sedang berlaku, diubah oleh PT KS sebagai pendiri DAPEN - KS secara semena-mena dengan menghapus sebagian Hak Pensiunan KS/KSG.

"Dengan dihapusnya hak pensiunan KS group tersebut, PT KS terlepas dari kewajiban ke DAPEN - KS sebesar USD 100 Jt atau sekitar Rp 1,5 triliun," ungkapnya.

Dengan terlepasnya kewajiban tersebut, kata dia, PT KS mengakui sebagai pendapatan lain-lain dari kebijakan tersebut, meraih keuntungan besar pada tahun kinerja 2020.

Setelah sebelumnya PT KS selalu mengaku rugi besar selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2012.

Kata Leo, yang membuat pensiunan KS Group merasa dirampok dan dizhalimi oleh pihak PT KS Group.

"Selain PT KS mengakui sebagai pendapatan sekitar Rp 1,5 triliun dan meraih keuntungan besar pada tahun kinerja 2020, PT KS tetap membayar kewajiban ke krediturnya," katanya.

"Sementara kewajiban ke DAPEN - KS malah dihapus, yang mengakibatkan sebagian dari hak pensiunan KS Group hilang," sambungnya.

Selain itu, lanjut Leo, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 PT KS selalu menyampaikan ke publik sebagai perusahaan tbk yang untung.

Sementara kepada pensiunan KS Group, Leo menyebut PT KS selalu beralasan kondisi PT KS sedang pada titik nadir.

Untuk itu, para pensiunan KS Group menyatakan sikap akan tetap menuntut ke PT KS agar hak pensiunan mereka yang dihapus tersebut dikembalikan.

"Kalau tuntutan kami tetap tidak dipenuhi oleh PT Krakatau Steel, pensiunan KS Group akan melanjutkan unras yang satu minggu ini tetap ke kantor direksi PT KS di Cilegon, nanti akan kembali unras ke kantor KemenBUMN, ke Istana Negara dan ke gedung DPR RI," tandasnya.