Mulai 2024, Uji KIR di Cilegon Tak Dipungut Retribusi

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Dinas Perhubungan Kota Cilegon tak memungut retribusi uji KIR atau pengujian kelayakan kendaraan bermotor.

Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menghapuskan penarikan retribusi uji KIR terhadap kendaraan bermotor.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kota Cilegon, Heri Suheri.

Baca juga: Sosok dan Daftar Harta Iti Jayabaya Mantan Bupati Lebak, Mungkinkah Jadi Gubernur Banten di 2024

"Ada beberapa retribusi yang tidak boleh dilakukan oleh daerah, dalam undang-undang tersebut di antaranya pemungutan retribusi pengujian kelayakan kendaraan bermotor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (10/1/2024).

Kebijakan itu tertuang pada regulasi undang-undang nomor 1 tahun 2022, tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

Adanya regulasi itu, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024, pihaknya sudah tidak memungut biaya retribusi uji KIR.

Padahal dari pungutan retribusi uji KIR, Dishub Cilegon mampu memberikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 900 juta pada tahun 2023.

Sehingga dengan adanya kebijakan itu, Pemkot Cilegon kehilangan PAD di tahun 2024 dari retribusi uji KIR.

Kata Heri, meskipun tahun 2024 ini sudah tidak lagi memungut retribusi, pihaknya tetap melayani uji KIR seperti biasanya.

"Walaupun sudah tidak ada retribusi kewajiban membayar dari para wajib uji, pelayanan tetap berjalan," jelasnya.

Bahkan kata Heri, pihaknya telah menekankan kepada para staf yang bertugas dibidang pengujian kendaraan untuk tetap melayani kebutuhan masyarakat seperti biasa.

"Saya berharap pengujian kendaraan bermotor itu bukan menjadi suatu kewajiban, tapi menjadikan ini sebagai suatu kebutuhan," katanya.

Baca juga: Terungkap! Ini Motif Warga Banten Maling lalu Bacok Istri Anggota Brimob Polda Sumbar

Karena dengan dilakukannya pengujian kendaraan, kata dia, supaya bisa dilihat layak atau tidak layaknya kendaraan yang digunakan.

Heri menyebut, ada beberapa jenis kendaraan yang masuk kategori wajib melakukan uji KIR.

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 ada beberapa jenis kendaraan yang masuk kategori wajib uji.

"Di antaranya kendaraan barang, kendaraan mobil penumpang, bis itu wajib uji secara periodik setiap 6 bulan harus uji emisi, rem, lampu, speedometer, tonase dan lain-lain," ungkapnya.

Untuk itu, dengan adanya kebijakan baru ini, Heri mengimbau kepada pemilik kendaraan yang wajib uji kir agar melakukan uji kir ke gedung uji Dishub Kota Cilegon.

"Meskipun retribusi tidak dipungut, tapi secara pelayanan tidak berubah, tetap kita melakukan operasi dijalan, melakukan sosialisasi dijalan, kita sarankan melakukan uji kir, apalagi sekarang tidak ada biaya, tinggal bawa kendaraan ke gedung pengujian untuk tes," ungkapnya.

Kabid Perlengkapan Jalan, dan Pengujian Kendaraan pada Dishub Kota Cilegon, Robi Hidayat menambahkan bahwa setelah adanya regulasi baru terkait uji KIR.

Pelayanan uji KIR pada Dishub Kota Cilegon tetap berjalan seperti biasanya.

Baca juga: BREAKING NEWS Warga Banten Maling di Rumah Anggota Brimob Polda Sumbar, Istri Korban Dibacok

"Paska berlakunya regulasi ini, tidak mempengaruhi pelayanan kita kepada masyarakat, kita mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan," jelasnya.

Kata Robi, dengan adanya kebijakan ini justru menjadi langkah awal bagi Dishub Kora Cilegon untuk meningkatkan pelayanan terhadap uji KIR.

Mengingat uji KIR ini, kata dia, berhubungan dengan keselamatan.

"Kami mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan yang wajib uji agar tetap melaksanakan kewajiban mereka untuk uji kir di dishub Kota Cilegon karena ini terkait persoalan keselamatan," tandasnya.