Sikap MUI dan Kiyai di Banten Soal PIK 2, PSN Warisan Jokowi Dianggap Bawa Mudarat

TRIBUNBANTEN.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kiyai di Banten kompak menyatakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

MUI dan para kiyai di Banten menilai, PIK 2 yang merupakan PSN warisan era kepemimpinan Presiden Jokowi hanya membawa mudarat bagi masyarakat.

Pernyataan MUI

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Rofiqul Umam Ahmad mengatakan, proyek PIK 2 dianggap membawa banyak kemudaratan bagi masyarakat.

Baca juga: Kiyai di Banten Ngadu ke Pj Gubernur, Minta PIK 2 Ditolak Karena Bawa Mudharat

"MUI meminta kepada pemerintah mencabut status Program Strategis Nasional, PSN, Pantai Indah Kapuk II atau PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat," kata Rofiqul seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Rofiqul, proyek tersebut dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MUI juga mengingatkan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar lebih dekat dengan rakyat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat diharapkan menjadi dasar pembuatan kebijakan.

Pernyataan Kiyai di Banten

Sejumlah kiyai dan tokoh masyarakat di Provinsi Banten menolak proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang.

Kiyai dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI) tersebut melakukan aksi di KP3B, Kota Serang, Senin (23/12/2024).

Orator Aksi Ustad Yahya meminta agar pemerintah tidak tutup mata atas personal yang terjadi di wilayah Banten Utara.

"Jangan sampai pemerintah tutup mata, bahwa di Banten Utara sana ada tanah rakyat yang ingin direbut oleh oligarki," kata Yahya saat orasi.

Yahya menegaskan, pihaknya akan konsisten menolak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan oleh PIK 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

"Kami menolak keberadaan PIK 2, kami tidak ingin Banten dijajah oleh oligarki atas nama pembangunan," katanya.