Fraksi Gerindra dan PDIP DPRD Banten Soroti Open Bidding di Masa Transisi Gubernur
Fraksi Gerindra dan PDIP Perjuangan DPRD Banten menyoroti rencana open bidding yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten pada Januari 2025.
Penulis: Engkos Kosasih | Editor: Ahmad Haris
lihat foto
Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Fraksi Gerindra dan PDIP Perjuangan DPRD Banten menyoroti rencana open bidding, yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten pada Januari 2025.
Rencana open biding tersebut untuk mengisi sebanyak 14 Kepala OPD yang kosong, mulai dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Diskominfo SP, Kepala DPMD, Kepala Dinas ESDM, Kepala Bapenda, Inspektur, Kepala Kesbangpol.
Lalu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Ekbang, Kepala Biro Organisasi, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dispar, dan Kepala Dinsos.
Baca juga: Pemprov Banten Siapkan Open Bidding untuk 14 Kepala OPD di Masa Transisi Pemerintahan
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, Ade Hidayat meminta Pemprov Banten menunda open bidding tersebut, sampai dilantiknya Gubernur periode 2024-2029 nanti.
"Tahanlah (Open Bidding) ini masa transisi, harus saling mengerti memahami menghormati di posisi masing-masing," kata Ade di DPRD Banten, Kamis (26/12/2024).
Menurut Ade, seharusnya di masa transisi Gubernur, Pemerintah Provinsi Banten digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan target-target agar menjadi acuan kepala daerah berikutnya.
"Supaya bagaimana ke depan pejabat-pejabat di lingkungan Provinsi Banten yang betul-betul baik," katanya.
Di tempat terpisah, Anggota Fraksi PDIP DPRD Banten, Madsuri menilai open bidding di masa transisi jika terus dilakukan akan membuat repot Pemprov Banten.
Apalagi, Pj Gubernur Banten, Ucok Abdulrauf Damenta hanya menjabat beberapa bulan.
Oleh karena itu, ia menyarankan rencana open biding ditunda sampai ada Gubernur definitif.
"Sayang juga ketika anggaran ini digunakan, ada panitia segala macam, makan minum kan."
Baca juga: Pesan Prabowo untuk Andra Soni: Jadilah Gubernur yang Tidak Korupsi
"Lebih baik hasrat ini ditunda dulu, open bidding nanti oleh gubernur baru agar sinkron dengan visi misi gubernur baru," katanya.
Ia juga mempertanyakan urgensi dari open bidding tersebut, karena lanjut Madsuri, 14 kepala OPD di Pemprov Banten selama ini dibiarkan kosong oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
"Urgensinya dari open biding ini apa sih, kalau alasannya untuk mengisi kekosongan, kenapa gak dari tahun kemarin," ujarnya.
| Gedung DPRD Kota Makassar Terbakar Malam Ini, saat Wakil Rakyat Rapat Paripurna |
|
|---|
| Update Kondisi Siswa SMKN 2 Kota Serang Korban Dugaan Lempar Helm Polisi, Tunjukkan Perkembangan |
|
|---|
| Komnas Anak Banten Desak Polda Usut Dugaan Polisi Lempar Helm hingga Siswa SMK Kritis |
|
|---|
| Kapolda Banten Temui Massa Aksi, Sampaikan Belasungkawa Atas Insiden Brimob Tabrak Ojol di Jakarta |
|
|---|
| Buntut Rekannya Tewas Terlindas Rantis Brimob di Jakarta, Ojol se-Banten Geruduk Mapolda Banten |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.