Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bakal membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) regional di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten.

TPST Cileles dibangun di luas lahan sekitar 150 hektar tanah perhutani.

Rencana tersebut belum mendapatkan respon positif dari masyarakat. 

Pasalnya, Pemvrop Banten, Pemkab Lebak dan juga Desa belum memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terkait dampak negatif dan positif nya. 

Sehingga, rencana tersebut terus mendapatkan penolakan warga dari empat Desa yang terdampak itu. 

Baca juga: Rencana Pembangunan TPST Regional di Lebak Belum Bisa Terwujud 2024, Berikut Alasannya!

Menurut pantauan TribunBanten.com, pada Minggu (1/12/24) di lokasi TPST di dua perbatasan Desa Doroyon dan Desa Gumuruh, banyak sepanduk penolakan tertempel di pohon-pohon besar, di pinggir jalan yang dipasang warga.

Bahkan, akses jalan menuju lokasi TPST juga sedang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten, dengan nilai proyek yang terpampang sebesar Rp 3.878.600.000,00. 

Saat ditemui TribunBanten.com, empat warga dari perwakilan empat Desa menolak keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) itu. 

Empat warga yang menolak antara lain, warga Desa Doroyon, warga Desa Gumuruh, Kecamatan Cileles. 

Sedangkan dua warga Desa terdampak TPST yang juga ikut serta menolak, warga Desa Pasirgintung dan warga Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur. 

Kepada TribunBanten.com, Sarif Hidayat warga kampung Pasirlame, Desa Gumuruh, Kecamatan Cileles, mengaku menolak keras dengan keberadaan TPST itu di wilayah. 

Sebab, banyak epek yang akan diterima warga setempat terkait TPST itu, salah satunya adalah kesehatan dan lingkungan.

Apalagi, jarak lokasi TPST sangat dekat dengan rumahnya yang hanya berjarak sekitar 30 meter. 

"Jadi kami sangat menolak keberadaan TPST, karena jarak kampung kami dan lokasi pembuangan itu sangat dekat," katanya, saat ditemui di rumahnya, Minggu (1/12/24). 

"Tambah lagi, epek nya itu nantinya akan berdampak kepada kesehatan, lingkungan dan juga air bersih," sambungnya.

Tidak hanya itu, kata Syarif, sawah miliknya juga akan terdampak ketika TPST ada.

"Banyak sawah warga, bahkan sawah saya nempel banget sama lahan perhutani. Dan ini pasti akan berdampak ke kami," katanya. 

Syarif mengaku, belum mendapatkan informasi terkait adanya sosialisasi yang dilakukan Pemvrop Banten, Pemkab Lebak dan juga Pemdes. 

"Kami belum dapet info sosialisasi dari pihak manapun. Bahkan soal pembangunan jalan juga kami tidak tau, tiba-tiba dibangun saja," ucapnya. 

"Intinya, kami tetap menolak," sambungnya.

Baca juga: Pemkab Serang Bangun TPST Rp 4,5 Miliar, Demi Kurangi Produksi Sampah 40 Ton/Hari di Kecamatan Kibin

Kepada TribunBanten.com, Tarmin, warga Kampung Karoya, Desa Doroyon, Kecamatan Cileles, mengatakan lokasi TPST dengan perkampungan warga sangat dekat, yang hanya berjarak 200 meter. 

"Jadi saya sebagai warga menolak dengan adanya TPST di wilayah kami. Karena lokasinya sangat dekat. Belum lagi dampaknya itu akan ke mana-mana nantinya," katanya, Minggu (1/12/24). 

"Misalnya kesehatan, kenyamanan lingkungan. Mendingan kalau dibangun perusahaan yang lain, ini mah sampah yang ada nantinya," sambungnya. 

Bahkan, kata Tarmin, warga Karoya juga sudah melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan TPST di lokasi itu. 

"Waktu pagi kita demonya menolak rencana pembangunan TPST di wilayah kami," katanya. 

Tamrin mengaku, bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi terkait sosialisasi rencana pembangunan TPST itu. 

"Tidak ada sosialisasi dari manapun, tiba-tiba ada pembangunan akses jalan TPST saja," ucapnya. 

Seharusnya, lanjut Tarmin, Pemvrop Banten, Pemkab Lebak dan Pemdes, melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak kejebak. 

"Nah ini mah kan tau-tau sedang penggarapan saja. Tapi awalnya kami tidak tau" ujarnya. 

Kepada TribunBanten.com, Suntama, warga Kampung Pasir Awi, Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, mengaku keberatan dengan adanya TPST yang tidak jauh dari rumahnya. 

"Tentu saya menolak, karena dampaknya ini pasti kemana-mana. Apalagi baunya pasti ke permukiman warga," katanya, Minggu (1/12/24). 

"Iya aja kalau baru-baru mah biasa aja, cuma kedepannya pasti banyak," sambungnya. 

Menurut Suntama, penolakan tidak hanya dirinya saja, melainkan masyarakat yang lain juga ikut sama-sama menolak.

"Memang bukan saya saja yang menolak, tapi hampir semuanya juga menolak," ujarnya. 

Suntama mengaku, belum mendapatkan informasi terkait wacana awal pembangunan TPST.

"Jadi kita gak tau awalnya, tiba-tiba mau dibangun saja, tanpa adanya sosialisasi dari pihak manapun itu," ucapnya. 

Baca juga: TPST Margatirta di Lebak Jadi Solusi Pembuangan Sampah DKI dan Banten, Berdiri di Lahan 150 Hektar

Kepada TribunBanten.com, Nuni Saputra, warga Kampung Cikalahang, Desa Pasirgintung, Kecamatan Cikulur,  mengatakan bahwa warga kampung Cikalahang sepenuhnya menolak TPST tersebut. 

Sebab, banyak contoh yang ada di beberapa daerah terkait TPST yang tidak sesuai dengan rencannya. 

"Khawatir hanya kamuflase doang, karena rencana awal masyarakat tidak diberi tau, kemudian sosialisasi kami belum pernah denger juga. Tiba-tiba ada pembangunan akses jalan saja," katanya, Minggu (1/12/24). 

"Ya intinya kami sebagai warga menolak TPST yang ada di Cileles itu," tambahnya. 

Menurut Nuni, keberadaan TPST yang ada di Cileles akan berdampak ke permukiman warga, lantaran lokasinya juga tidak terlalu jauh. 

"Pokonya ini pasti kemana-mana dampaknya, baik ke lingkungan, kesehatan dan juga air bersih," ujarnya.