TRIBUNBANTEN.COM - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, isu razia terhadap pengibaran bendera One Piece sempat mencuat di media sosial dan menjadi perbincangan hangat publik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada razia atau tindakan represif yang dilakukan oleh TNI maupun Polri terkait bendera One Piece

"Enggak ada juga kita mau merazia, mau apa. Enggak ada itu (razia)," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025), seperti dikutip dari video Kompas TV.

Baca juga: Daftar Mutasi Polri 2025: Ada Wakapolri hingga Kapolda Banten

Prasetyo juga membantah kabar bahwa pemerintah bekerja sama dengan ketua RT atau aparat kewilayahan untuk menertibkan bendera One Piece.

"Kita kerja sama dengan RT, RW, camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, bupati, gubernur, kepala daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT RI, bukan untuk merazia. Misalnya lewat lomba-lomba, kerja bakti, siskamling. Kita hidupkan lagi semangat gotong royong," jelasnya.

Pemerintah Terbuka terhadap Ekspresi dan Kritik

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan bendera One Piece selama tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau merendahkan kehormatan bendera Merah Putih.

Menurutnya, pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang masih bisa ditoleransi selama tidak mengarah pada hasutan.

"Kalau maknanya sebagai kritikan, kita sangat terbuka. Pemerintah sadar masih banyak pekerjaan rumah. Kritik itu bagian dari demokrasi," ujarnya.

Namun, Prasetyo mengingatkan agar tidak ada pihak yang membenturkan keberadaan bendera One Piece dengan simbol negara, yakni bendera Merah Putih.

"Kalau ada yang dengan sengaja membanding-bandingkan atau menghasut supaya masyarakat memilih bendera lain ketimbang Merah Putih, itu tidak benar dan tidak boleh," tegasnya.