Dongkrak PAD 2026, Pemkab Serang Wajibkan Batik Serang Dipakai di Sekolah hingga Hotel

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pada tahun 2026.

Dua sektor utama yang akan menjadi fokus adalah digitalisasi produk UMKM melalui Batik Serang serta optimalisasi aset daerah dengan mengubah beberapa unit kerja menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Serang, Febrianto, mengatakan bahwa setelah Lebaran pihaknya akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Diskoperindag dan Disparpora.

Menurutnya, instruksi Bupati Serang sangat jelas agar masyarakat semakin bangga menggunakan produk lokal.

"Tahun 2026 kita akan gas pol. Nanti akan ada surat edaran, peserta MTQ hingga seragam sekolah diwajibkan menggunakan Batik Serang," ujar Febri kepada TribunBanten.com, Jumat (13/3/2026).

Tak hanya itu, Pemkab Serang juga berencana menggandeng sektor perhotelan agar para karyawannya menggunakan batik lokal pada hari tertentu.

"Kami juga akan meminta hotel-hotel di wilayah Serang mewajibkan karyawannya memakai Batik Serang pada hari tertentu, seperti yang sudah dilakukan di Solo dan Pekalongan," tambahnya.

Langkah ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Motif Batik Kabupaten Serang.

Saat ini aturan tersebut tengah dilengkapi agar dapat menjadi payung hukum bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, termasuk untuk dipajang di pusat oleh-oleh dan hotel berbintang.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Serang, Faisal Rahmansyah, menyebutkan bahwa selain pengembangan batik, fokus lainnya pada tahun 2026 adalah ketahanan pangan serta pengembangan ekspor produk lokal, salah satunya beras.

Pemerintah daerah juga berencana mengoptimalkan lahan tidur agar dapat ditanami bahan pokok.

"Kami berkoordinasi dengan DKPP untuk mengoptimalkan lahan tidur agar bisa ditanami komoditas pangan. Targetnya, kebutuhan bahan pokok dapat dipenuhi dari dalam daerah sehingga harga tetap stabil dan inflasi terjaga," jelas Faisal.

Di sisi lain, untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap optimal, Bagian Perekonomian tengah mengkaji perubahan status empat unit kerja menjadi BLUD.

Empat unit tersebut meliputi Laboratorium Lingkungan Hidup (LH), UPT Pasar, UPT Metrologi, serta Laboratorium PUPR.

Faisal menjelaskan, selama ini layanan seperti penyewaan alat atau jasa di unit-unit tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi retribusi secara maksimal.

"Dengan status BLUD, pengelolaan keuangan akan lebih fleksibel dan potensi PAD dari retribusi bisa meningkat karena memiliki payung hukum yang lebih jelas," pungkasnya.