Makan Bergizi Gratis

Wagub Banten Dimyati Kaget Soal SPPG Stop Sementara Penyaluran MBG, Akibat Tersendat Biaya dari BGN

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten terpaksa menghentikan sementara penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

TribunBanten.com/Muhamad Rifky Juliana
MBG - Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah saat diwawancarai di pendopo, Rabu (12/11/2025). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten terpaksa menghentikan sementara penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa.

Penghentian sementara itu terjadi karena Badan Gizi Nasional (BGN) belum membayar tagihan kepada pihak SPPG.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa SPPG di Banten yang menghentikan sementara penyaluran MBG berada di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, dan di Kota Cilegon.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Dimyati Natakusumah mengaku belum menerima laporan terkait persoalan tersebut.

"Wah, saya belum dapat laporan, malah saya ingin tahu juga kalau berhenti kenapa begitu. Saya rasa kan enggak berhenti lah, kan belum ada laporan dari sekolah-sekolah," katanya, Rabu (12/11/2025).

Respons Ketua Satgas sekaligus Wabup Iing, Soal Penyaluran MBG di Menes Dihentikan Sementara 

Saat disinggung soal dugaan keterlambatan pembayaran dari BGN, Dimyati menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan perubahan dan pergeseran anggaran.

"Dan juga sedang melakukan efisiensi dan juga aktivitas. Jadi pasti dibayar lah. Negara enggak mungkin enggak membayar. Pasti negara itu menjamin," jelas Dimyati.

Sebelumnya, seorang penanggung jawab MBG di sekolah SD Negeri 1 Menes, Neng, mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dirinya, bahwa dapur yang biasa mengirimkan MBG terkendala anggaran atau dana.

"Iya, karena MBG hari ini ada kendala. Informasinya dari pihak dapurnya ada kendala masalah dana," ujarnya dalam sambung telepon. 

Menurutnya, tidak hanya sekolah SD Negeri 1 saja yang tidak menerima MBG hari ini, melainkan sekolah di wilayah Menes juga mengalami hal serupa. 

"Bukan di sekolah saya aja, sekolah yang lain juga banyak yang hari ini gak nerima MBG," ujarnya. 

Neng mengaku, mengetahui informasi penghentian sementara MBG akibat dana, dari pesan grup WhatsApp. 

"Penyampaiannya lewat group WhatsApp. Kalau masalah sampai kapan, gak tahu, mungkin sampai waktu yang ditentukan pihak MBG," ujarnya.

Terpisah, Camat Menes, Usep Sudarmana membenarkan, bahwa sebagian sekolah di wilayahnya hari ini tidak mendapat kiriman MBG

Kendati demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengelola SPPG Umi Kaisar kaitan dengan masalah tersebut.

"Iya, saya juga sudah menanyakan hal itu. Alasannya dari pihak dapur, karena anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum turun," bebernya. 

"Kepala SPPG menyatakan dananya belum cair dari BGN. Sehingga hari ini, distribusi MBG dari dapur Umi Kaisar distop dulu," sambungnya. 

Sementara itu, Ketua satgas percepat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, juga turut menanggapi terkait penyaluran MBG di sejumlah sekolah Kecamatan Menes Pandeglang, dihentikan sementara. 

Seperti diketahui, siswa sekolah dasar (SD) di wilayah Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak mendapat kiriman Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pada Selasa (11/11/2025). 

Alasan penyaluran MBG dihentikan sementara ke sejumlah sekolah, lantaran pihak SPPG atau dapur terkendala anggaran atau dana.

Orang nomor dua di Pandeglang itu mengatakan, bahwa pihak yayasan harus memiliki anggaran stanby atau dana talangan ketika ada kendala anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). 

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Sehingga penyaluran MBG kepada para siswa masih bisa berjalan normal. 

"Pihak yayasan harus mempunyai stanby anggaran untuk menanggulangi terlebih dahulu, ketika ada kendala anggaran dari BGN. Supaya  program MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/11/2025). 

Menurut Iing, pihak SPPG atau dapur harus mengawal dan memastikan penyalur MBG tersebut. 

"SPPG harus mengawal MBG dan memastikan semuanya, agar tidak ada kendala di lapangan," ujarnya. 

 

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved