DPRD Lebak Dorong Warga Margamulya Ajukan RDP, Buntut Polemik Jalan Rusak hingga Aksi Blokade

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Yanto mendorong warga Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, untuk mengajukan surat permohonan rapat dengar pendapat (RDP) kepada DPRD Lebak. 

Pernyataan itu menanggapi terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Kampung Citomo dan Kampung Cimerak, Desa Margamulya beberapa hari yang lalu. 

Sebagai mana diketahui, puluhan warga Kampung Citomo dan Cimerak, Desa Margamulya, Kacamata Cileles, Kabupaten Lebak, memblokade akses pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, Selasa (23/9/2025). 

Tak hanya memblokade akses pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, mereka juga memasang portal di akses jalan perkebunan sawit. 

Baca juga: Warga Lebak Blokade Akses Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dan Portal Jalan Perkebunan Sawit

Aksi tersebut mereka lakukan, lantaran warga sudah geram dengan akses jalan rusak diduga akibat kendaraan alat berat pembangunan jalan tol dan kendaraan perkebunan sawit. 

"Silahkan ajukan surat permohonan RDP ke DPRD Lebak," ujarnya dalam sambungan telepon, Jumat (26/9/2025). 

Politisi NasDem itu mengaku siap memfasilitasi warga dengan pihak terkait, agar mendapatkan solusi terbaik. 

"Kami siap memfasilitasi, walaupun DPRD tidak bisa memberikan solusi," katanya.

"Tapi minimal, kita bisa mempertemukan antara pihak terkait dengan warga yang merasa membutuhkan kepastian," sambungnya. 

Alasan warga protes jalan rusak 

Salah satu warga Kampung Citomo, Rohmat mengaku, bahwa warga sudah merasa cape merasakan jalan rusak di wilayahnya tersebut. 

"Kami sudah cape merasakan jalan rusak ini. Makanya kami bersama dua kampung kompak aksi hari ini," katanya.

Menurutnya, akses jalan yang rusak tersebut merupakan lintasan utama warga menuju Puskesmas, sekolah, pasar maupun Rangkasbitung.

Bahkan, lanjut dia, ketika musim hujan jalan itu lebih parah nyaris tidak bisa dilalui pengedaran roda maupun roda empat. 

"Parah kalau lagi hujan. Jangan motor, mobil juga gak bisa. Bisa lewat, tapi memaksakan itu pun sangat membahayakan," ujarnya. 

Baca juga: Respons PT WIKA soal Warga Margamulya-Lebak Blokade Akses Proyek Tol Serang-Panimbang

"Kadang anak-anak kami kalau mau sekolah, itu harus muter lewat Desa Gumuruh kalau lagi hujan," sambungnya.

Tak hanya itu, kata Rohmat, jalan rusak di wilayahnya sudah lama tidak diperbaiki oleh pemerintah ataupun pihak perkebunan sawit. 

"Sudah lama rusaknya, karena ini kan jalan warga sekaligus perkebunan sawit," katanya. 

"Tambah lagi, semenjak ada pembangunan akses jalan tol ini, malah makin-makin rusaknya," sambungnya. 

Rohmat menyebutkan, akses jalan rusak tersebut kurang lebih sepanjang empat kilometer. 

Warga berharap kepada pemerintah daerah, PT Wika dan perkebunan, agar segera mengambil langkah kongkrit terhadap jalan rusak ini. 

"Ya harus ada tanggung jawab, karena negara hadir untuk melindungi masyarakatnya. Apalgi jalan tol punya itu kan punya pemerintah, perkebunan juga sama punya pemerintah," ujarnya. 

"Dan kami harap pemerintah hadir di tengah kepentingan masyarakat, yang sedang mengalami kesulitan soal akses jalan rusak," sambungnya. 

Tanggapan PT Wika 

Manager Kontruksi, PT Wika Serang-Panimbang, Zaki Firmansyah mengungkapkan, sebelum adanya pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, akses jalan tersebut dalam kondisi sudah rusak. 

Terlebih, jalan tersebut merupakan akses mobilitas kendaraan angkutan perkebunan sawit PTPN. 

"Jadi sebelum digunakan oleh Wika untuk mengangkut material, kondisi jalanya sudah seperti itu memang, karena akses jalan itu juga dilalui perkebunan," ujarnya, saat ditemui di Kantor Wika Rangkasbitung, Rabu (24/9/2025). 

Meskipun begitu, kata Zaki, PT Wika juga menggunakan jalan tersebut, namun setelah tahun 2022 kondisi jalan sudah dikembalikan keadaan semula. 

"Setelah selesai, kita lakukan perbaikan lagi. Itu ada dokumentasinya dan kita kembalikan ke kondisi semula makadam, atau jalan pengerasan batu krikil," katanya. 

"Dan kami sudah tidak lagi menggunakan jalan itu, karena sudah selesai," sambungnya. 

Zaki mengatakan, sudah melakukan mediasi bersama warga yang melakukan aksi unjuk rasa terkait tuntutan perbaikan jalan. 

Akan tetapi, jika tuntutan warga ingin perbaikan secara menyeluruh, PT Wika tidak bisa melakukan itu. 

"Tapi area kerja kita terbatas di jalan tol. Dan kami tidak bisa melakukan itu, karena di luar kewenangan kerja kita," katanya.  

"Tapi kalaupun ada perbaikan, kita kembalikan lagi ke kondisi jalan semulanya, khususnya di area jalan tol nya," sambungnya. 

Zaki mengaku, dalam waktu dekat PT Wika akan melakukan survei ke lokasi yang warga keluhkan. 

"Minggu ini mungkin rencana perbaikannya, tapi dikembalikan ke kondisi semula itu juga," pungkasnya.