BGN Lebak Usulkan Pemberian MBG untuk Ibu Hamil dan Anak-anak Baduy

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengusulkan masyarakat suku Baduy masuk dalam penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap kajian internal dan belum ada keputusan final.

Ketua Koordinator BGN Kabupaten Lebak, Asep Royani mengatakan, pemberian program MBG di wilayah Baduy harus memperhatikan aturan adat yang berlaku.

"Untuk masyarakat Baduy kan memiliki tata aturan adat tersendiri. Karena itu, kami masih melakukan kajian dan penyelarasan dengan mekanisme standar yang berlaku di BGN, dan sampai saat ini belum ada keputusan," ujarnya dalam sambungan telepon, Minggu (9/11/2025). 

Baca juga: Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini, Senin 10 November 2025 Kembali Merangkak Naik : Ini Daftarnya

Asep menjelaskan, salah satu teknis yang sedang disusun pihaknya adalah mekanisme distribusi MBG. 

Sebab, masyarakat Baduy tidak memiliki sistem pendidikan formal seperti sekolah, yang selama ini menjadi salah satu jalur penyaluran utama program MBG kepada anak-anak dan ibu hamil.

"Kami masih mengkaji mekanisme distribusinya, terutama karena di Baduy tidak ada sistem sekolah. Kami terus melakukan pembahasan dan berbagi pengalaman dengan koordinator wilayah lainnya," jelasnya. 

Asep mengaku, tangan melakukan diskusi dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa di suku anak dalam di Jambi. 

"Kebetulan di daerah lain juga ada yang sedang mengkaji juga seperti kami. Misalnya di Jambi itu untuk untuk suku anak dalam. Nah, kami masih tanya-tanya ke sana gitu," ujarnya. 

Terpisah, Kepala Desa (Kades)  Kanekes atau Jaro, Oom, mengaku pihaknya belum menerima informasi terkait rencana penyaluran MBG di wilayah Baduy.

"Kami belum mendapatkan kabar atau pembahasan langsung mengenai program itu. Jadi belum bisa memberikan sikap," ujarnya. 

Meskipun begitu, kata Oom, pada prinsipnya masyarakat Baduy tidak menolak program pemerintah, selama tidak bertentangan dengan aturan adat dan penyalurannya dilakukan secara merata.

Baca juga: Doa Hari Pahlawan 2025, Berikut 3 Contoh Doa untuk Upacara 10 November

"Di Baduy prinsipnya sama rasa, sama rata. Kalau ada bantuan, jangan sampai sebagian dapat dan sebagian tidak. Itu yang harus dipahami pemerintah," katanya. 

Oo menyebutkan, masyarakat Baduy tinggal di 68 kampung, sehingga pemerintah perlu memahami struktur sosial dan pola permukiman untuk menghindari kecemburuan sosial.

"Penyaluran harus merata. Misalnya untuk ibu hamil atau kelompok tertentu, teknisnya harus jelas agar tidak menimbulkan masalah," katanya. 

Menurut Oom, setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat Baduy harus melalui musyawarah adat dan kajian bersama seluruh warga.

"Kalau ada sesuatu yang hendak diberlakukan, semuanya harus jelas dan dibicarakan bersama," ujarnya.

Kendati demikian, Oom menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam, sebelum menetapkan kebijakan untuk masyarakat adat.

"Pemerintah perlu memahami tata aturan adat, perkembangan budaya, dan cara tradisi dijalankan. Dengan begitu, kebijakan bisa selaras dengan adat Baduy," tutupnya