Warga Huntara Lebakgedong Kecewa Audiensi Bersama BNPB Pusat Nihil, Ancam Demo ke Istana

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, menggelar audiensi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

Audiensi tersebut berlangsung di lantai tujuh Graha BNPB Jakarta, Senin (10/11/2025).

Tujuan warga menggelar audensi untuk menanyakan mengenai perkembangan hunian tetap (huntap). 

Sebagaimana diketahui, sebanyak 221 Kepala Keluarga (KK) masih menempati huntara kurang lebih hampir enam tahun lamanya, pasca bencana alam tahun 2020. 

Baca juga: Layangkan Surat Audiensi ke BNPB, Warga Huntara di Lebak Ancam Demo ke Istana Jika Tak Direspons

Seorang pemuda, Zaenudin mengaku kecewa, lantaran pihaknya tidak bisa bertemu langsung dengan Deputi atau pimpinan BNPB.

Akan tetapi, warga hanya dihadapkan dengan kaki tangan Deputi saat melangsungkan audiensi. 

"Yang kami kecewakan pihak yang mendatangi hanya orang kaki tangan Deputi saja, tapi bukan orang Deputi langsung atau Sestama apalagi Kepala BNPB," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11/2025). 

Meskipun begitu, kata Zaenudin, perwakilan Deputi mengaku akan memfasilitasi warga bertemu dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) dan Menter Perumahan dan Kawasan Permukiman (Mentri PKP).

"Mereka akan koordinasi dengan pimpinan, untuk menyampaikan aspirasi yang kami alami selama enam tahun tinggal di huntara," katanya. 

Zaenudin menegaskan, jika janji tersebut tidak indahkan oleh para pihak terkait, maka warga yang tinggal di huntara akan langsung menggeruduk Istana Presiden. 

"Pokoknya kalau tidak di respon dengan cepat, kami seluruh masyarakat Kecamatan Lebakgedong akan menggeruduk Istana presiden untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Presiden Prabowo Subianto," tegasnya. 

Baca juga: Profil Arif Satria, Rektor IPB Resmi Dilantik Jadi Kepala BRIN : Intip Harta Kekayaannya

Rencana pembangunan huntap Lebakgedong batal terealisasi tahun 2025

Rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga korban bencana alam tahun 2020 di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, kembali gagal terealisasi pada tahun 2025.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Lebak, Lingga Segara, saat dikonfirmasi pada Minggu (26/10/2025).

Sebagaimana diketahui, sebanyak 221 kepala keluarga (KK) korban bencana di Lebakgedong hingga kini masih menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pasca-bencana enam tahun lalu.

“Iya, pembangunan rumah atau huntap-nya tidak jadi dilakukan tahun ini,” ujar Lingga melalui sambungan telepon.

Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah mengikuti rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas rencana pembangunan huntap tersebut.

“Waktu itu kami bersama Pak Wakil Bupati hadir di rapat tingkat Menko. Diputuskan bahwa BNPB akan membangun pada bulan September. Kami sangat senang saat itu karena sudah ada kepastian akan dibangun,” katanya.

Namun, setelah rapat tersebut, keputusan tiba-tiba berubah.

“Begitu kami pulang ke Rangkasbitung, Pak Wakil langsung mengunjungi lokasi huntara dan menyampaikan kabar baik itu ke warga. Tapi mendadak, tanggal 1 Oktober, ada informasi bahwa pembangunan dialihkan ke Kementerian Perumahan Rakyat. Ya akhirnya bingung, karena kalau begitu, harus menunggu anggaran tahun 2026,” ungkapnya.

Lingga menambahkan, pihaknya sudah kembali menjalin komunikasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperjuangkan usulan pembangunan huntap bagi warga Lebakgedong.

“Sudah kami komunikasikan lagi, bahkan saya langsung melaporkan ke Pak Bupati. Usulan sudah masuk, tinggal menunggu rapat lanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pengerasan akses jalan menuju lokasi huntap, Lingga menyebutkan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025.

“Kalau untuk pengerasan jalan, itu program dari provinsi dan rencananya dilaksanakan tahun ini,” pungkasnya.