10 Jabatan Eselon II Masih Diisi Plt, Pemkab Lebak Masih Tunggu Putusan BKN

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, masih menunggu keputusan open biding dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait 10 jabatan eselon II yang sekarang ini masih di isi oleh Pelaksana tugas (Plt).

Sepuluh jabatan eselon II tersebut, antara lain  Asisten Daerah (Asda) III, Direktur RSUD Adjidarmo, Kepala Bapperida. 

Selanjutnya, Kepala Bapenda, Kepala BKPSDM, Kepala Dishub, Kepala Dinsos, Kepala Dinkop dan UKM, Kepala DPMD, dan Kepala Dinas PUPR.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, Fakhry Fitriana, mengungkapkan usulan mengenai jadwal asesmen dan teknis lainya sudah dikoordinasikan kepada BKN. 

"Artinya usulan tahapan-tahapan teknis sedang berproses, sudah kita koordinasikan, tinggal menunggu jadwal BKN. Karena uji kompetensi dan wawancara mereka yang punya, dan kemudian bukan hanya menjadwalkan Lebak saja," ujarnya Rabu (22/4/2026). 

Baca juga: Hari Ini, Dewan Musa Bakal Laporkan IPB ke Polda Banten Atas Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Fakhry mengatakan, hasil koordinasi dengan BKN akan segera dilaporkan kepada pimpinan.

"Setelah itu kami akan melangkah sesuai arahan dari pimpinan. Yang jelas, kami akan semaksimal mungkin dalam proses pengisian semua jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yakni Permanpan RB Nomor 19 Tahun 2025," katanya. 

Fakhri menuturkan, Pemkab Lebak akan segera mengirimkan surat secara resmi kepada BKN terkait dengan data jabatan yang akan diisi beserta tahapan-tahapan open bidding.

"Dari mulai laporan akan melaksanakan, pelaksanaan, evaluasi setelah pelaksanaan, termasuk laporan setelah pelantikan," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari meminta Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya segera mengambil langkah untuk mengisi jabatan eselon II yang kini masih di isi Plt.

"Keadaan seperti ini bisa menghambat jalannya pemerintahan, khususnya percepatan program kerja dan pengambilan keputusan strategis di OPD(Organisasi perangkat daerah)," ujarnya.