Perkuat Sistem Keamanan Data Pajak Nasional, Menkeu Purbaya Rekrut Hacker Indonesia

TRIBUNBANTEN.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melibatkan para peretas atau hacker dalam upaya memperkuat sistem keamanan Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Nantinya, para hacker ini akan diberdayakan untuk turut membantu pemerintah dalam menjaga keamanan data pajak nasional.

Purbaya menyebut, pihaknya saat ini tengah menyiapkan langkah untuk merekrut hacker lokal berkelas dunia guna menutup potensi kebocoran data dalam sistem perpajakan nasional.

Langkah ini, kata Purbaya, merupakan bagian dari evaluasi besar setelah terjadinya insiden kebocoran data Coretax yang sempat dijual di luar negeri beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pengemudi Toyota Lexus Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah, BPBD DKI Jakarta Ungkap Penyebabnya

 
Ia memastikan bahwa para hacker yang akan dilibatkan seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, bukan pihak asing.

“Orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakuti,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Sabtu, 26 Oktober 2025.

“Mereka ini kami libatkan secara resmi, dibayar dengan mekanisme yang sah, untuk membantu menemukan celah keamanan yang mungkin masih tersisa," jelasnya.

Menurut Purbaya, langkah ini telah menunjukkan hasil positif. Ia menyebut tingkat keamanan siber pada sistem Coretax kini meningkat drastis, dari skor 30 menjadi di atas 95 setelah dilakukan pengujian oleh tim keamanan independen dan para peretas etis tersebut.

“Kami terus berupaya menjaga sistem ini agar benar-benar aman. Kalau nanti dibutuhkan lagi, kami tidak akan ragu bekerja sama kembali dengan para ahli keamanan siber,” ungkapnya.

Baca juga: Julia Prastini alias Jule Akhirnya Akui soal Isu Perselingkuhan, Muncul Minta Maaf ke Na Daehoon

Purbaya menargetkan pembenahan penuh sistem Coretax dapat rampung pada awal 2026. Ia menegaskan, penguatan sistem keamanan digital menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat data perpajakan merupakan salah satu aset paling sensitif yang dimiliki negara.

 
“Keamanan data adalah kunci kepercayaan publik. Karena itu, kami tidak bisa main-main dalam urusan ini,” ujar Purbaya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com