Komisi VIII DPR RI Tinjau Sekolah Rakyat 33 Tangsel, Evaluasi Program Pendidikan Gratis

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL - Rombongan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat 33 di Gedung BLKI Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (17/9/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Rakyat 33 Tangsel, yang diketahui sudah berjalan lebih dari satu bulan terhitung sejak Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan pantauan TribunBanten.com, kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, yang diikuti oleh 12 anggota komisi lainnya dari berbagai dapil.

Baca juga: Kadindikbud Kumpulkan Guru Agama SD-SMP se-Kota Serang, Pastikan Program Serang Mengaji Dijalankan

Rombongan tersebut tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung disambut oleh Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, beserta jajarannya.

Selain itu, hadir juga dalam acara Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, beberapa perwakilan kepala OPD di Provinsi Banten, serta Kepala Sekolah Rakyat 33 Tangsel.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPR RI membuka ruang dialog dalam bentuk focus group discussion (FGD).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, dan perwakilan dari Kemensos duduk berjejer di panggung depan forum.

Sementara jajaran anggota Komisi VIII DPR RI lainnya duduk dalam dua baris di bagian tengah forum.

Selanjutnya, baris forum bagian belakang diisi oleh jajaran OPD Pemprov Banten, Pemkot Tangsel, dan Kepala Sekolah Rakyat 33 Tangsel.

Dalam forum itu, masing-masing perwakilan DPR RI menyampaikan pandangan dan pertanyaannya terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di Kota Tangsel.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim IX, Haeny Relawati Rini Widyastuti mengatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden harus tepat sasaran.

Oleh karena itu, dirinya menanyakan terkait bagaimana sistem penerimaan siswa Sekolah Rakyat 33 di Tangsel, dan data yang digunakan oleh Kemensos dalam rekrutmen siswa.

"Karena jangan sampai ada siswa Sekolah Rakyat itu ternyata memiliki rumah bagus, atau tidak benar-benar berasal dari masyarakat desil 1 dan desil 2," ujarnya dalam forum.

Pertanyaan lain juga datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Lampung II, Aprozi Alam, yang menanyakan terkait kendala yang dihadapi oleh Sekolah Rakyat 33 Tangsel.

Sebab, kata dia, berdasarkan laporan yang diterima terdapat sembilan siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel yang dinyatakan mengundurkan diri.

"Coba sampaikan kepada kami apa masalah yang dihadapi biar langsung kami bawa ke rapat dengar pendapat bersama Kemensos," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna mengatakan, dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel pihaknya tidak menggunakan psikotes, melainkan talent mapping.

Adapun terkait alasan mundurnya siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel disebabkan oleh beberapa hal.

"Iya betul ada sembilan siswa yang mundur, sebabnya mayoritas karena kedisiplinan dan juga faktor masalah pribadi," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kunjungan kerja spesifik masih berlangsung.