TPA Cipeucang Over Kapasitas, Pemkot Tangsel Genjot Proyek PSEL, Target Beroperasi Tahun 2029 

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL – Dalam upaya penanganan masalah sampah yang terjadi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau Pemkot Tangsel terus menggenjot pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Energi Sampah (PSEL).

Langkah itu dilakukan, menyusul kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang saat ini sudah over kapasitas dan menuai sorotan publik.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan mengungkapkan, konsorsium yang ditunjuk pemerintah telah membentuk perusahaan, untuk mengelola proyek PSEL tersebut.

Baca juga: Olah Sampah Jadi Energi Listrik, Investasi Pembangunan PSEL di Tangsel Banten Tembus Rp 2,6 Triliun

Namun, kata dia, hingga kini proses perizinan dan pemilihan teknologi masih berjalan.

“Kami harap tahun 2029 PSEL sudah bisa mulai beroperasi. Dari feasibility study, diputuskan teknologi insinerator yang dianggap paling tepat," ujarnya saat ditemui di rumah dinas wali kota Tangsel, Selasa (23/9/2025).

"Tapi memang semua masih dalam proses perizinan dan persiapan,” sambungnya.

Pilar menjelaskan, selama proses pembangunan PSEL berjalan, Pemkot Tangsel masih berupaya mengoptimalkan pengelolaan Cipeucang.

Selain itu Pemkot Tangsel juga berupaya untuk menambah lahan baru, dan membangun infrastruktur pendukung seperti saluran water treatment dan pembuangan air lindi.

“Kami juga kerja sama dengan daerah lain yang punya lahan cukup luas, seperti Kabupaten Bogor, untuk mengantisipasi beban sampah. Harapannya, rencana aksi ini bisa sesuai arahan KLHK,” tegas Pilar.

Pada momen tersebut, Pilar juga menanggapi sejumlah kritik dari sejumlah pihak terkait pengelolaan sampah di Tangsel, seperti yang sampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Baca juga: Ini Kata Wali Kota Tangsel soal Anggaran Souvenir Sebesar Rp 23 Miliar

Menurutnya, kritik Walhi terkait biaya pemilahan sampah sebelum masuk ke insinerator cukup beralasan. 

Sebab kata dia, dalam pelestarian lingkungan pasti terdapat biaya investasi yang harus dipersiapkan.

“Dalam pelestarian lingkungan itu pasti ada investasi yang harus dipersiapkan, tapi kami juga koordinasi dengan BPK dan kejaksaan supaya tidak memberatkan anggaran pemerintah dan tetap make sense,” jelasnya.