PDIP Banten Ajukan Interpelasi atas Langkah Gubernur Pindahkan Rekening RKUD ke Bank Jabar Banten

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Langkah Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) mulai dipertanyakan partai politik di Banten.

Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten secara resmi mengajukan hak interpelasi setelah mendapat arahan dari DPD PDIP Banten.

PDIP juga telah melakukan kajian mendalam dan perkembangan di lapangan setelah Gubernur memindahkan RKUD ke Bank Jabar Banten pada 21 April 2020 lalu.

"Terkait kebijakan gubernur tentang Bank Banten, maka kami akan secara resmi menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan Gubernur Banten terkait pemindahan RKUD tersebut," Ujar Ketua Fraksi PDIP Banten Muhlis, Selasa, (19/5/2020).

• Bank Banten akan Merger dengan Bank Jabar Banten, Pengamat Berikan Rekomendasi Ini

Menurut Muhlis, Fraksi PDIP ingin meminta penjelasan gubernur tentang kebijakannya yang diambil apakah sudah dilakukan secara terbuka dan dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, lanjut Muhlis, dirinya juga berharap anggota DPRD lainnya untuk ikut serta mengajukan hak interpelasi.

"Kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan teman-teman anggota DPRD yang lainnya, untuk sama-sama menjadi pengusul hak interplasi tersebut." Lanjut nya.

Wakil rakyat dari Partai Banteng itu juga membuka hotline aduan bagi masyarakat yang ikut terdampak kebijakan pemindahan RKUD.

"Sebagai langkah taktis kami fraksi PDIP akan membuka hotline pengaduan di nomor whatsapp (WA) 0821 1216 2080 untuk masyarakat secara umum, yang memang sangat terdampak oleh kebijakan gubernur tersebut." Jelasnya.

• Gubernur Banten Bersikukuh Merger dengan Bank Jabar Langkah Terbaik Selamatkan Bank Banten

Pemindahan Rekening

Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten di Bank Banten ke Bank Jabar Banten, dilakukan menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 580/Kep.144-Huk/2020, yang dikeluarkan, Selasa 21 April 2020.

SK tersebut membatalkan keputusan Gubernur Banten nomor 584/Kep.117-Huk/2020 tentang penunjukan Bank Banten Cabang khusus Serang sebagai tempat penyimpanan uang milik pemerintah Provinsi Banten dan penetapan rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada Bank Banten Cabang Khusus Serang tahun anggaran 2020.

Selanjutnya kas daerah milik Pemerintah Provinsi Banten akan kembali ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank BJB.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam siaran pers pada 24 April 2020 lalu menyatakan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) sudah gagal bayar sejak 17 April 2020 dengan nilai hampir Rp 900 miliar.

• Nasib Bank Banten Pasca Wahidin Halim Teken Kesepakatan dengan Ridwan Kamil, Dulu Ada Sandiaga Uno

Wahidin menjelaskan perlunya segera memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Jabar Banten (bank BJB) sebagai bentuk langkah cepat dan percepatan serta memastikan ketersediaan anggaran.

"Selama ini Kas Daerah sejak tahun 2016, sebelum menjabat jadi Gubernur, dimana dana Pemprov dan Kas Daerah disimpan di Bank Banten," ujar Wahidin Halim dalam siaran pers pada 24 April 2020 lalu.

Menurutnya pada tanggal 17 April 2020 Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah memerintahkan agar Bank Banten segera untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten Kota se Provinsi Banten. Namun ternyata dana tersebut tidak disalurkan.

Siaran pers tersebut menyimpulkan kejadian tersebut sebagai "telah terjadi gagal bayar". Jumlahnya, yakni anggaran DBH Pajak untuk bulan Februari Rp 181 miliar lebih dan untuk Social Safety Net total sebesar Rp 709,22 miliar

• Bank Banten dan Bank BJB akan Merger, Bagaimana Harga Sahamnya?

OJK Kritik

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkritik keras alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) karena adanya kegagalan likuiditas Bank Banten kurang tepat.

Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK, Hizbullah menegaskan, proses likuiditas Bank Banten tidak dinyatakan gagal namun tertunda likuiditasnya. Menurutnya hal itu sangat wajar karena banyak bank juga yang kerap tertunda likuiditasnya.

"Penggunaan kata gagal likuiditas nggak tepat. Kalau gagal mah bahaya, banknya tutup. Apalagi ada dana masyarakat yang harus kita lindungi." kata Hizbullah, Sabtu (16/5/2020). (Martin Ronaldo Pakpahan)

Banten Paling Rendah

Pemerintah sedang giat-giatnya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19

Pendistribusian BLT dilakukan seluruh aparat pemerintah dari pusat hingga daerah.

Data terkini, Provinsi Banten menjadi daerah yang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa paling rendah dibanding provinsi lain di Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan baru lima desa yang mendapatkan penyaluran BLT Dana Desa di Banten.

• Viral Video Tokoh Agama Dipukuli Anggota Ormas Hingga Terjungkal, Begini Nasib Pelakunya Kini

Padahal, pelaksanaan musyawarah desa untuk menentukan calon penerima manfaat sudah cukup banyak.

"Yang penyaluran BLT Dana Desanya paling rendah adalah Provinsi Banten, Banten ini baru lima desa. Padahal Musdes-nya banyak hampir 50 persen," ujar Abdul Halim saat konferensi pers virtual, Senin (18/5/2020

Provinsi lain yang masih rendah dalam penyaluran BLT Dana Desa adalah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Aceh.

Sementara Provinsi yang penyaluran BLT Dana Desanya paling tinggi adalah Bangka Belitung.

Bahkan pelaksanaan Musdes dan penyaluran di provinsi ini hampir mencapai 100 persen.

"Provinsi dengan penyakuran presentase BLT Dana Desa yang sudah hampir seluruh desa cair adalah Bangka belitung," ungkap Abdul Halim.

Provinsi lain yang penyalurannya cukup besar adalah Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara.

Sejauh ini, sekitar 24 persen dari total desa yang ada di tanah air telah menerima BLT Dana Desa.  

• Kabar Gembira dari LSI Denny JA: Bulan Juni, Indonesia Sudah Bisa Buka Aktifitas Warga & Ekonomi

Gubernur Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19 melalui bank-bank penyalur.

"Saya mengingatkan agar proses penyaluran yang dijalankan harus dapat menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 semakin meluas di Banten." ujar Gubernur Banten, Wahidin Halim melalui siaran tertulisnya, Sabtu (16/5/2020).

Berdasarkan verifikasi dan validitas data dari Kabupaten/Kota yang diterima oleh Dinsos Provinsi Banten hingga 15 Mei 2020, penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 telah dilaksanakan di empat kabupaten/kota Tangerang Raya.

Yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang.

Namun, dari keempat daerah tersebut juga belum tersalurkan secara menyeluruh atau masih dalam proses.

• Kabar Gembira dari LSI Denny JA: Bulan Juni, Indonesia Sudah Bisa Buka Aktifitas Warga & Ekonomi

Untuk wilayah Tangerang Raya dengan nilai bantuan Rp 600.000 yang telah tersalurkan melalui Bank BJB yaitu Kabupaten Tangerang sebanyak 12.673 KK.

Untuk Kota Tangerang sebanyak 8.958 KK.

Sementara, untuk Kota Tangerang Selatan melalui Bank BJB Syariah sebanyak 5.243 KK.

Selanjutnya, untuk Kabupaten Pandeglang, penyaluran melalui Bank BRI.

Nilai bantuan sebesar Rp 500.000 per KK dan telah tersalur sebanyak 1.442 KK.

• Catat, Ini Jadwal Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 2020

"Penjadwalan berikutnya di Kabupaten Pandeglang masih dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Pandeglang dengan BRI," ujar Wahidin Halim.

Untuk 4 kabupaten/kota lainnya yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon hingga 15 Mei 2020 masih dalam proses pembukaan rekening melalui Bank BRI.

Nilai bantuan yang akan disalurkan masing-masing sebesar Rp 500.000 per KK. 
Rinciannya, Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK, Kota Serang sebanyak 30.200 KK, Kabupaten Serang dengan alokasi bantuan sebanyak 56.100 KK dan Kota Cilegon dengan alokasi bantuan sebanyak 20.375 KK. (Tribuners/ Martin Ronaldo Pakpahan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Banten Paling Rendah dalam Penyaluran BLT Dana Desa,