Gubernur Banten Bicara PPDB: Warga yang Menemukan Pungli, Bisa Melapor ke Kami
Penambahan rombel tersebut diharapkan dapat menampung dan bermanfaat bagi warga yang tidak lolos seleksi PPDB
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur Banten Wahidin Halim akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam percaloan penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau pungutan liar di Banten.
PPDB tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi Banten.
Adapun tingkat SD dan SMP menjadi tanggung jawab kota/kabupaten di Provinsi Banten.
Prosesi PPDB telah berakhir dan pada 13 Juli 2020.
"Kalau ada calo PPDB saya bunuh," ujar pria yang akrab disapa WH itu saat dijumpai Wartakotalive.com, di Hotel Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (9/7/2020).
Menurut dia, jika ada yang terbukti bermain curang dalam PPDB ini, dia tak akan segan-segan memberikan sanksi tegas.
"Maksudnya saya bunuh kariernya. Saya berhentikan," ucapnya.
Begitu juga pungli di sekolah. Jika ada sekolah yang memungut bayaran uang seragam atau pun yang lainnya akan dikenai sanksi tegas.
"Pemprov sudah memberikan subsidi kepada sekolah. Kalau ada yang masih bermain pungli, saya pecat," kata mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu.
WH menilai, PPDB di Banten berlangsung kondusif dan tak ada kendala berat.
"Sampai sekarang belum ada laporan soal calo maupun pungli. Kalau masyarakat menemukan itu, bisa langsung laporkan ke kami. Warga lapor jam 9, jam 10-nya bakal saya pecat orangnya," katanya.
"Tahun ini PPDB tidak ditemukan masalah di tingkat SMA/SMK. Kalau tahun kemarin memang kami terkendala soal website. Tapi tahun sekarang sudah teratasi itu," sambungnya.
Tambah rombongan belajar
Tekait kecemasan masyarakat gagal seleksi PPDB, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, ada sekolah yang menambah rombongan belajar (rombel).
"Ada yang sekolah tambah rombel, ini untuk mengakomodasi masyarakat yang tak lolos PPDB," tutur WH.
