Pemerintah akan Hapus Premium dan Pertalite, Dirut Pertamina Beri Alasan Ini
"Kami akan mencoba melakukan pengelolaan hal ini karena sebetulnya premium dan pertalite ini porsi konsumsinya paling besar," kata Dirut Pertamina itu
lihat foto
Rencana penghapusan Premium dan Pertalite sudah sejak jauh hari diinformasikan pemerintah dan langsung mendapat kritik dari Komisi VII DPR.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, dalam RDP di DPR pada 25 Juni 2020 mempertanyakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Pertamina akan menghapus menghilangkan Premium atau Pertalite untuk masyarakat. Saya pikir ini juga hal yang mengejutkan buat masyarakat," kata Sartono saat itu.
Sartono mempertanyakan, apakah rencana tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah atau Pertamina untuk menghapus subsidi BBM.
Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, pemerintah akan mengurangi produksi Premium dan Pertalite.
Sebab, menurut dia, rencana tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon, dengan memaksimalkan produksi energi ramah lingkungan.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 mengenai batasan RON.
"Kami memliki komitmen mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang. Kita melihat Premium, kita ini satu dari enam negara yang masih menggunakan Premium," ujarnya.
Oleh karena itu, Arifin membenarkan bahwa pemerintah akan lebih fokus untuk memproduksi BBM yang lebih ramah ke depannya.
"Ke depannya akan ada penggunaan energi lebih bersih, dampaknya mengurangi beban lingkungan," katanya.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Penghapusan Premium dan Pertalite kembali berhembus, begini penjelasan bos Pertamina, dan di Kompas.com dengan judul "Ditanya DPR soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Ini Jawaban Menteri ESDM",
