Dua Menteri Terjerat Kasus Korupsi, Kondisi Kabinet Pincang, Seknas Harap Presiden Segera Reshuffle

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Bendahara Umum SekNas JOKOWI, Ismarilda Priadi, mendorong agar Presiden Joko Widodo segera melakukan pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Upaya itu perlu dilakukan mengingat terdapat dua posisi menteri yang lowong, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial.

"Saya mendukung presiden agar segera mengevaluasi kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju," kata dia, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Jika Mensos Juliari P Batubara Terbukti Melanggar UU ini, Ketua KPK: Ada Ancaman Hukuman Mati

Dia menjelaskan, upaya pergantian posisi menteri itu dilakukan untuk memastikan agar ke depan presiden dibantu oleh orang-orang yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki jiwa pengabdian yang tulus dan tangguh.

"Mengingat tantangan berat yang sedang dan akan dihadapi ke depannya," ujarnya.

Dia menjelaskan, pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, kata dia, melihat situasi dan kondisi bangsa saat ini menuntut adanya perombakan.

Oleh karena itu, dia melanjutkan, sejumlah organ besar relawan pendukung Jokowi menggelar konsolidasi untuk mendesak Presiden untuk mengoptimalkan kinerja para menterinya di tengah situasi pandemik CORONA ini demi menjaga kestabilan iklim ekonomi negara.

Baca juga: Kisah Menteri Edhy Prabowo, Dari Tukang Pijat Prabowo hingga Terjepit Uang Lobster

Sejumlah organ besar relawan pendukung Jokowi yang menggelar pertemuan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat sebagai berikut : SekNas JOKOWI, Galang Kemajuan (GK), Projo, Bara JP, Jokowi Mania (Joman), Almisbat, Maluku Satu Hati, Trisakti Untuk Indonesia dll. (Seknas JOKOWI)

"Kabinet Indonesia Maju saat ini sedang pincang pasca 2 Menteri ditahan KPK. Bagaimana bangsa dan negara bisa berlari kencang sementara kondisinya sedang pincang? Belum lagi diperberat oleh dampak Pandemi Covid-19," tuturnya.

Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk fokus dalam persiapan vaksin agar berjalan efektif, mendukung pemerintahan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan intoleransi dan disintegrasi bangsa.

"Orang baru yang masuk di kabinet harus memiliki loyalitas, totalitas dan sejalan dengan semangat Nawacita Presiden serta Visi Indonesia Maju,” ujarnya.

Baca juga: Hasil OTT KPK Kasus Suap Bansos Covid-19 Rp 14,5 M: Disimpan di 7 Koper, 3 Ransel, dan Amplop Kecil