Breaking News:

Tok, DPR Minta Tenaga Honorer Diangkat Langsung jadi PNS di Revisi UU ASN

terkait kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komisi II DPR mengusulkan agar PPPK mendapat pensiun dan jaminan hari tua

Tangkapan layar Tribunnwes.com/Vincentius Jyestha
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (18/1/2021). Rapat membahas revisi UU ASN. 

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja tingkat pertama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). 

Rapat kerja kali ini membahas revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( UU ASN).

Lima poin hasil rapat dibacakan dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal tersebut.

Salah satu poin hasil rapat adalah usulan dari DPR agar tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak atau PPPK yang bekerja terus-menerus dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

"Poin kelima, usulan Komisi II DPR RI terkait RUU ASN adalah pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 menjadi PNS," kata Syamsurizal saat membacakan lima poin hasil rapat.

Ada empat poin lainnya dari hasil rapat DPR dan pemerintah terkait revisi UU ASN antara DPR dan pemerintah ini.

Pertama, Komisi II mengusulkan terkait penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); seputar pengalihan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan sistem merit dari KASN ke Menpan RB. 

Kedua, terkait penetapan kebutuhan PNS yang disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria untuk masing-masing jabatan yang menjadi dasar diadakannya pengadaan dan jika kebutuhan PNS belum ditetapkan, maka pengadaan PNS dihentikan.

Baca juga: Gaji ASN Minimal Rp 9 Juta Tahun 2021 dan Tunjangan PPPK Juga Ikut Naik, Begini Skemanya

Baca juga: Tunjangan 4 Jabatan PNS ini Naik untuk Meningkatkan Kualitas, Prestasi, dan Produktivitas Kinerja

Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat membahas Persiapan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019-2020.
Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat membahas Persiapan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019-2020. (menpan.go.id)

Ketiga, terkait kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komisi II DPR mengusulkan agar PPPK mendapat pensiun dan jaminan hari tua, serta tunjangan dan fasilitas. 

"Keempat, terkait pengurangan PNS dan PPPK sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal, pemerintah dan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perancangan pegawai," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved