Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Saat Tengah Malam, Ini Kronologinya
Myanmar, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, kembali bergejolak. Aung San Suu Kyi, tokoh sipil Myanmar, ditahan.
TRIBUNBANTEN.COM, MYANMAR - Myanmar, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, kembali bergejolak.
Aung San Suu Kyi, tokoh sipil Myanmar, ditahan.
Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan sejumlah tokoh Liga Nasional untuk Demokrasi.
Aparat militer Myanmar mengamankan mereka pada Senin (1/2/2021) dini hari.
Upaya penangkapan itu dilakukan hanya beberapa hari setelah terjadi peningkatan ketegangan antara pemerintah sipil dan kelompok militer negara itu.
Baca juga: Jasad Wanita asal Jepang Tersimpan di Freezer Selama 10 Tahun, Terungkap Alasan Tak Terduga
Baca juga: Indonesia-Panama Mitra Strategis, Peluang Investasi di Bidang Konstruksi dan Sawit
Konflik itu memicu spekulasi kemungkinan terjadinya kudeta atau pengambilalihan kekuasaan dari sipil oleh militer Myanmar, yang dikenal punya riwayat lama menguasai negara.
Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi, Myo Nyunt, kepada kantor berita Reuters mengatakan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh-tokoh lain “dijemput” beberapa saat selepas malam.
“Saya ingin sampaikan ke rakyat agar tidak menanggapinya serampangan, kita akan menggelar aksi sesuai hukum,” kata Myo Nyunt.
Perkembangan lebih lanjut dari Myanmar belum didapatkan, termasuk di mana lokasi penahanan atau atas dasar alasan apa aparat keamanan menangkap Aung San dan kawan-kawan.
Juga belum ada pernyataan dari pihak militer, atau aparat keamanan yang bertanggungjawab atas penangkapan tokoh-tokoh demokrasi Myanmar ini.
Kilas Balik Krisis Politik Myanmar
Dikutip dari Aljazeera, krisis politik Myanmar bermula ketika muncul tuduhan kecurangan Pemilu November 2020.
Terjadi silang sengketa di antara kelompok politik sipil di Myanmar.
Parlemen Myanmar yang baru terpilih dijadwalkan bertemu untuk pertama kalinya pada Senin (1/2/2021).
Namun berbarengan muncul isu ancaman militer untuk melakukan kudeta atas tuduhan penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan November 2020.
