Breaking News:

News

Korban PHK Akan dapat Bantuan Uang Tunai Selama 6 Bulan, Berikut Penjelasan dan Syaratnya

Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Rabu (7/4/2021).

net
Ilustrasi PHK 

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Rabu (7/4/2021).

Dalam rapat tersebut membahas terkait adanya kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Nantinya bantuan tunai tersebut akan dinaungi oleh program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Melansir Tribunnews, Ida selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan para korban PHK nantinya akan mendapat bantuan uang tunai sebesar 45 persen dari upahnya terdahulu untuk tiga bulan pertama.

Baca juga: RESMI! ASN Dilarang Mudik dan Cuti pada 6-17 Mei 2021

Baca juga: 88 Karyawan Aston Cilegon Boutique Hotel Diberi Vaksin Covid-19 Hari Ini

Tiga bulan berikutnya, uang tunai yang diterima hanya sebesar 25 persen dari upahnya. 

"Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Tak hanya itu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar para korban PHK dapat menerima bantuan uang tunai tersebut. 

Salah satunya korban PHK harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial yang sudah ada. 

Ida menyebut program jaminan sosial yang dimaksud meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan lain sebagainya.

"Peserta JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam PP No. 109 tahun 2013, meliputi untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Zuhirna Wulan Dilla
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved