Breaking News:

Kemenaker Terima 683 Pengaduan Permasalahan Tenaga Kerja, Terungkap 103 Perusahaan Belum Bayar THR

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menerima 683 pengaduan permasalahan ketenagakerjaan hingga Juli 2020.

DOK. Kredivo via KOMPAS.com
Ilustrasi THR - Serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah diharapkan segera duduk bersama untuk memutuskan kebijakan terbaik soal Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menerima 683 pengaduan permasalahan ketenagakerjaan hingga Juli 2020.

Dari jumlah tersebut, terdapat 410 pengaduan yang terkait pengaduan pembayaran THR Lebaran tahun 2020 yang perlu mendapat tindak lanjut.

Di mana, 307 perusahaan yang sudah selesai melalui pemeriksaan serta pembinaan dan THR akhirnya dibayarkan.

“Artinya perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR. Baik yang terlambat bayar, tertunda, maupun yang menyepakati pembayaran sesuai maupun tidak sesuai dengan THR,” jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat konferensi pers virtual, Senin (12/4).

Baca juga: Kemnaker Tegaskan Perusahaan yang Telat Bayar THR 2021 Akan Dikenakan Sanksi dan Denda

Baca juga: Menaker Tegaskan Perusahaan Harus Bayar THR Untuk Karyawan Secara Penuh 7 Hari Sebelum Lebaran

Kemudian, ada 103 perusahaan yang sedang dalam proses pemeriksaan pengawasan dan pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan 1 dan 2.

Di mana beberapa diantaranya berkaitan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses sesuai dengan mekanisme di penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI).

Lebih lanjut Ida menekankan, untuk pembayaran THR tahun 2021 harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Hal ini sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 bahwa pembayaran THR harus diberikan H – 7 sebelum hari raya itu sendiri tiba,” ujar Ida.

Dia menambahkan, pembahasan pembayaran THR keagamaan tahun ini merupakan masukan dari lembaga kerja sama tripartit nasional dan tim kerja dewan pengupahan nasional. Serta komunikasi yang intens dengan pengusaha dan serikat pekerja/buruh.

Pemerintah pun sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Hal ini agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu,” ujar Ida.

Pada tahun 2020 pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundang – undangan agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja dengan menyepakati pembayaran THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap. Hal ini tertuang dalam SE Menaker Nomor 6 Tahun 2020.

“Alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, roda perekonomian sudah mulai bergerak. Kegiatan ekonomi masyarakat suah mulai membaik kembali meski secara terbatas menuju ke arah pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi nasional kita,” pungkas Ida.

Tulisan ini sudah tayang di Kontan.co.id berjudul Kemenaker terima pengaduan 410 perusahaan terkait pembayaran THR di tahun 2020

Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved